Jakarta –
Presiden Prabo Sabento mengatakan tentang peningkatan nilai nilai 12% (PPN). Meskipun kebijakan ini ditolak, itu akan berlanjut.
Mengapa kebijakan Prabhu berjalan? Ada 2 alasan: 1. PPN 12% Mandat Hukum (Hukum)
Prabhu mengatakan bahwa pada tahun 2025, 12% dari Pajak Politik VT (HPP) adalah hukum 2021 hukum hukum, Prabo. Dikatakan bahwa pemerintah sedang mengimplementasikannya, tetapi hanya pada peralatan mewah.
Prabovo di Istana Presidential Place, Jakarta pada Jumat Jumat (1/12/2024). 12% PPN untuk perangkat mewah
Prabo juga mengungkapkan alasan 12% PPN hanya di perangkat mewah. Dia mengatakan bahwa sejak tahun 2023, pemerintah belum menyerah pada apakah akan membantu orang kecil.
“Kami akan melindungi kami. Dari akhir 23, pemerintah belum dikumpulkan untuk membantu kaum muda, ya.
Selain itu, wakil penutur rumah Indonesia, Sofami Dasko Ahmed, tentang kualitas hal -hal mewah yang akan menjadi 12% dari kemewahan. Selain itu, ada peluang pemerintah untuk memperluas daerah mereka.
Dasco dirujuk ke tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamayyke) setelah pertemuan, “Diskusi pertama dimaksudkan oleh PPNBM. Kemudian setelah 11%, Jakarta, Jumat (6/12).
Lebih cepat, Dasco mengacu pada 12% dari barang -barang lux -ofe seperti PPN yang didekorasi oleh mobil dan penduduk Luks. Pajak pajak pajak yang sama senangnya, apa yang bukan kebutuhan dasar yang digunakan oleh beberapa orang, yang biasanya digunakan oleh mereka yang berpenghasilan tinggi dan jelas. :
1. Kendaraan bermotor, kendaraan lain, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan bermotor, kendaraan transportasi umum, kepentingan negara, kepentingan negara. Kelompok -kelompok perumahan Luxura seperti rumah mewah, apartemen, rumah kondom, rumah sempit, daripada tujuan negara bagian atau perdagangan airball.