Jakarta –
Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (IEU-CEPA) masih berlangsung tegang. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkfili Hasan (Zulhas) mengatakan salah satu penyebab perundingan perjanjian tidak tepat sasaran adalah karena Eropa terus meningkatkan tuntutannya.
IEU-CEPA sendiri diluncurkan pada tahun 2016 atau dilanjutkan selama 8 tahun. Saat ini kita telah memasuki perundingan putaran ke-19 dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Terkait hal itu, Zulhas mengaku sudah memberitahu Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Zulhas mengatakan, Indonesia ingin segera mengakhiri perjanjian dagang tersebut, yang bertujuan untuk diakhiri sebelum terjadi pergantian pemerintahan. Namun hal tersebut hanya bisa tercapai jika ada kesepakatan antara kedua negara.
“Sudah dilaporkan (ke Jokowi) akan kami informasikan. Banyak permintaan yang sudah kami penuhi. Kalau ditambah pasti ada masalah. Kami ingin IEU-CEPA selesai. Kata Ali Zulhas saat ditemui di Kp Bangkong Reang , Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi , Kamis (26 September 2024).
Dia menjelaskan, jika tidak diselesaikan sekarang, negosiasi akan lebih sulit di pemerintahan selanjutnya atau era Prabowo Subianto. Pasalnya, Prabowo ingin mengurangi impor solar melalui program 50% Pembakaran Minyak Mentah (CPO) atau B50. Pasokan solar akan ditingkatkan segera setelah program pembakaran.
“Belum batas waktunya, nanti kami kabari karena kalau ada pemerintahan baru, akan lebih sulit lagi. Saya kira Pak Prabowo sendiri yang tahu kalau Pak Prabowo ingin CPO-nya B50, jadi persoalannya CPO itu tidak lagi penting.
Sebelumnya, Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, mengatakan perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (IEU-CEPA) belum mencapai titik kesepakatan kedua belah pihak.
“Masih banyak permasalahan politik yang belum terselesaikan dalam artian kita masih menjadi pusat permasalahan. Ini tantangan nyata untuk menyelesaikan kepentingan,” ujarnya dalam konferensi pers di Pusat Koordinasi. Kementerian Perekonomian di Jakarta Pusat, Rabu (25 September 2024).
Djatmiko mengatakan, salah satu kebijakan yang turut menghambat proses perundingan adalah Peraturan Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR). Sejauh ini, pemerintah Indonesia masih berupaya melewati produk pertanian yang terganjal regulasi deforestasi Eropa.
Namun, sudah ada komitmen kesepakatan antara Indonesia dan UE di beberapa bidang, seperti pengurangan tarif peralatan secara bertahap. Hal yang sama berlaku untuk perdagangan, investasi dan transparansi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Soal teknis juga sedang dibicarakan, ada kesamaan posisi, namun masih ada kebijakan yang belum final, jelas Djatmiko.
(Kg/kg)