Jakarta –
Pemerintah telah menerbitkan RAPBN 2025 dan menunggu persetujuan DPR untuk menyetujuinya. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menekankan peran APBN sebagai penyangga seperti yang ditunjukkan pada masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah tidak bisa mengorbankan pertumbuhan dalam negeri dengan mengorbankan kesehatan fiskal.
Selain itu, pengelolaan utang yang hati-hati juga akan menjadi prioritas pemerintahan baru. Swahsil menjelaskan, jatuh tempo utang akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.
“Menjaga pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nominal yang tinggi akan membantu menjaga rasio utang Indonesia. Selain itu, pemerintah juga fokus mengurangi risiko utang dengan menurunkan rasio utang valas dan menggunakan natural hedging,” kata Suahasil dalam acara meja bundar BRIDS. dengan BRIDS. Topik “Tinjauan Lengkap APBN 2025: Strategi Pembangunan Berkelanjutan Indonesia”, Rabu (11/9/2024).
Dalam hal stabilitas dan volatilitas anggaran, pemerintah yakin bahwa mempertahankan pertumbuhan PDB riil sebesar 5 persen akan menjamin stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, sehingga menghasilkan konsolidasi fiskal yang lebih besar dan meningkatkan kesehatan anggaran.
Suhasil juga menyinggung permasalahan kelas menengah yang kini banyak dibicarakan masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang masuk ke kelas atas dan menengah telah meningkat selama 10 tahun terakhir.
Fokus pembangunan pemerintah dalam 10 tahun terakhir adalah memindahkan masyarakat dari kelompok yang berada pada garis kemiskinan atau berisiko kemiskinan ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelas menengah dan menengah. Suhasil menjelaskan.
Sementara itu, CEO BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Laxonu Widodo, mengatakan perseroan mengapresiasi usulan anggaran tahun 2025 yang fokus pada kelancaran transisi, memungkinkan integrasi langsung antara proyek-proyek penting dan agenda pemerintah baru sekaligus memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama proyek. .
Jelas terlihat bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan berikutnya, keberhasilan meluncurkan program-program unggulan baru akan menjadi kunci dalam mengelola kebijakan perpajakan yang berdampak pada kelas menengah. kata Lacsono.
Lacsono mengungkapkan, dengan diperkenalkannya Suahasil Nazara, diharapkan perseroan dapat memberikan gambaran dan menjawab pertanyaan investor terhadap pelaksanaan RAPBN 2025 dan kebijakan pemerintah ke depan.
“Acara ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pemerintah ke depan, salah satunya apakah terdapat perubahan signifikan pada belanja, penerimaan, dan asumsi makroekonomi antara RAPBN dan APBN 2025 serta risiko apa saja yang dapat mengganggu stabilitas keuangan Indonesia” di 2025, jelas Lacsono (fdl/fdl).