Jakarta –
Tokoh masyarakat Papua Selatan John Globa Gibbs menegaskan dukungannya terhadap Proyek Pangan Strategis Nasional (NSFP) di Meruki sebagai langkah konkrit meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Beliau menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang membangun kapasitas lokal, memperluas lahan produktif dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. “Lahan yang digunakan bukan merupakan milik masyarakat, melainkan merupakan lahan tidur yang hingga saat ini belum diperbaiki. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan sektor pertanian,” kata John, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8). /12/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan pada Sabtu (7/12) sehubungan dengan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Meruki. Rombongan yang dipimpin Prof Rukhmin Dahori didampingi Plt Gubernur Papua Selatan Rudi Safhariadi, unsur lokal Forkopamda, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udi Sastro, dan Ketua Pelaksana. Kelompok Pangan, Jenderal Divisi TNI. Ahmad Rizal Ramdani.
Kunjungan tersebut meliputi peninjauan langsung lahan pertanian di Desa Talga Sari Kecamatan Sungai. John yang juga pencetus pemekaran di Papua Selatan menegaskan, program rumah kaca pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto bukan sekedar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurutnya, program tersebut mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan penguasaan lahan secara adat.
John juga menegaskan keberhasilan program ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong generasi muda Papua Selatan untuk lebih giat mengolah tanah dengan teknologi modern.
“Ini bukan hanya soal beras, ini tentang bagaimana kita membangun perekonomian lokal yang kuat dan berkelanjutan,” kata John.
Menanggapi isu penolakan tersebut, John menegaskan isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan harapan masyarakat setempat. Menurut John, penolakan tersebut lebih disebabkan oleh berkembangnya kepentingan di Jakarta.
“Sebenarnya masyarakat Papua Selatan mendukung program ini asalkan menghormati hak-hak tradisional dan memberikan manfaat nyata,” tegas John. Ia mendorong semua pihak untuk duduk, berbicara dan mencari solusi terbaik. John mengatakan, penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini.
Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan daerah, John optimis Program Pangan PSN akan membawa perubahan signifikan di Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru. “Ini merupakan kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” kata John.
Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan Komisi IV DPRRI Profesor Rukhmin Daheri menegaskan, program lumbung pangan di Maroko merupakan salah satu kunci mencapai swasembada pangan nasional. Ia yakin program ini mampu menjadikan Meruki sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
“Ketahanan pangan merupakan landasan kemandirian nasional,” kata Profesor Rukhman. Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian RI untuk mendukung penuh program tersebut melalui mekanisasi pertanian dan perbaikan infrastruktur pengolahan hasil panen.
Dikatakannya, sesuai instruksi Menteri Pertanian Provinsi Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti pengering vertikal dan modernisasi alat dan mesin pertanian agar hasil panen rakyat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi. nilai. dikatakan Pungkasnya (akn/ega)