Jakarta –
Menteri Keuangan Sri Mulian Indravati akhirnya membuka suara terkait dengan 12% dari nilai tambah nilai (PPN) pada tahun 2025 untuk barang -barang mewah. Кажуць, што некаторыя дыскусіі працягваюць праводзіцца, якія зараз знаходзяцца ў канцы.
“Мы больш падрабязна сфармулявалі, паколькі гэта вынік дзяржаўнага бюджэту, аспектаў справядлівасці, пакупніцкай здольнасці і з пункту гледжання эканамічнага росту, нам неабходна, што мы абумоўлены на нашай прэс -канферэнцыі APBN, у пятніцу (12.11.2024.).
Sri Mulani mengatakan dia mempertimbangkan dan menyiapkan daftar barang -barang mewah yang akan dikenakan 12%PPN. Dia mengkonfirmasi bahwa dia akan segera mengumumkan hal ini dengan Menteri Koordinasi Ekonomi Airlangga Hartarto untuk seluruh paket, tidak hanya sekitar 12%dari PPN.
“Ada wacana, aspirasi PPN tumbuh menjadi 12% hanya untuk benda -benda yang dianggap mewah, yang mampu melakukannya., Aspirasi orang, serta kondisi ekonomi dan kesehatan, kita harus dengan hati -hati dan hati -hati mempersiapkan,” katanya.
Sri Mulani mengingatkan bahwa barang dan jasa, termasuk barang -barang dasar, belum dikenakan PPN. Produk PPN gratis seperti beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, konsumsi gula, layanan pendidikan, layanan transportasi umum, layanan kerja, layanan keuangan, layanan asuransi, penjualan buku, vaksinasi rumah sederhana dan putri duyung, penggunaan listrik, air minum.
Pada saat 12% PPN pada tahun 2025 Sri Mulani menyatakan bahwa jenis barang di atas masih akan menjadi 0% PPN. Biaya barang dan jasa yang bukan PPN diperkirakan 231 triliun. Pada tahun 2024, R. meningkat menjadi 265,6 triliun.
“Karena sekarang ada wacana untuk meningkatkan PPN, yang merupakan 12% untuk produk mewah, kami mempertimbangkan dan mempersiapkan. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, benda -benda yang tidak terpengaruh oleh PPN masih disimpan,” katanya.
Menjelang pengenalan 12% PPN pada tahun 2025, Sri Mulani mengatakan partainya terus memantau, melihat dan mendengar aspirasi yang berbeda, seperti dari masyarakat umum, pengusaha ke DPR. Dia yakin bahwa dia akan memperhatikan implementasi kebijakan ini.
“Ini adalah minat kami. Saya lulus lagi, APBN adalah alat untuk semua negara dan negara, dan kami melindungi ekonomi, kami melindungi masyarakat, kami juga melindungi anggaran negara,” ringkasnya.
Tonton juga videonya: Pernyataannya menyesal sekitar 12% PPN akan selektif untuk barang mewah
(Bantuan/RRD)