Jakarta –
Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati menggelar rapat dengan Komisi Ekuitas Publik (PMN) KHRD ke-11 pada Senin (1/7/2024). Departemen Keuangan telah memperoleh persetujuan KHRD untuk menggunakan dana PMN yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi.
Dana yang akan digunakan sebesar Rp6,1 triliun dari total Rp13 triliun untuk BUMN dan Bank Tanah.
“Jadi saya akan mendapat komisi satu triliun hari ini.” Kita usulkan penggunaan hari ini hanya Rp6,1 triliun,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (1/7/2024).
Oleh karena itu, uang PMN berasal dari cadangan pembiayaan investasi Rp6,1 triliun di masa lalu, kata Sri Mulyani.
Penerima PMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp2 triliun; PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA sebesar Rp 965 miliar.
Kemudian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Rp. 500 miliar PT Hutama Karya (Persero) Rp.
Sri Mulyani mengatakan Rp 635 miliar akan digunakan untuk dana penjaminan cadangan.
“Kami punya dana pembiayaan untuk pembiayaan investasi, kami mengalokasikan kewajiban asuransi, karena pemerintah sering memberikan asuransi, yang disebut kewajiban asuransi, kami menyediakan dana untuk asuransi yaitu Rp 635 miliar,” ujarnya. “Duh! Sri Mulyani setiap hari mengirimkan penawaran pinjaman” (hns/hns)