Jakarta —
Menteri Keuangan Shri Muljani Indrawati mengatakan pihaknya akan membahas Pokok-pokok Kebijakan Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dengan Komisi XI DPR RI pada pekan depan.
Ini merupakan rapat APBN pertama antara pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membuka kantornya akhir tahun ini.
Insya Allah kami akan atur pertemuan dengan DPR, kata Sri Muliani saat rapat singkat di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2025).
Shri Muljani menanyakan defisit APBN yang bisa meningkat menjadi 2,8% pada tahun 2025. Namun, dia tetap bungkam dan tidak menjawab pertanyaan awak media.
Sebelumnya, Sri Muljani mengatakan arah kebijakan perekonomian Indonesia akan menjadi fokus utama pada masa transisi ini. Terutama di bidang investasi dan pembangunan infrastruktur.
“Kami akan terus memastikan bahwa prioritas kebijakan utama Indonesia adalah investasi pada sumber daya manusia, menciptakan lebih banyak nilai bagi keuntungan, berinvestasi lebih banyak pada infrastruktur,” kata Sri Muliani pada konferensi Fitch Indonesia 2024, Rabu (15/5). . /2024) kemarin.
Pemerintah Indonesia menegaskan masa transisi sudah teruji dengan baik. Hal ini telah dibenarkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mulai dari pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014) dan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Sebelumnya, kita memiliki budaya transisi yang relatif tertata dengan baik dan beradab. Peradaban sangat penting karena negara-negara demokrasi yang sudah sangat tua bisa saja menjadi tidak beradab bahkan dalam masa transisi,” katanya.
Sri Muljani meyakinkan, hubungan dan kerja sama dengan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan baik di masa transisi ini. Seperti diketahui, pemerintahan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.
“Kami akan terus berkonsultasi (dengan presiden terpilih) dan tentunya prosesnya akan terus berjalan dari sisi politik, dari sisi ekonomi dan terutama dari sisi anggaran, kita harus mempersiapkan sesuai anggaran. siklus yang ditentukan oleh undang-undang.” jelas Siri Muljani. (objek/gambar)