Jenewa –
Teknologi kecerdasan buatan (AI) ibarat pedang bermata dua. Alih-alih memberikan manfaat bagi manusia dan manusia, AI seringkali menimbulkan banyak masalah dan dampak negatif yang belum pernah ada sebelumnya.
Untuk itu, pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab dalam koridor pemerintahan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam WSIS Forum 2024 dan AI For Good Global Summit yang diselenggarakan di Jenewa, 27-31 Mei 2024.
Hal serupa ditegaskan Profesor Hammam Riza, Ketua Umum Asosiasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Buatan (KORIKA). “Indonesia perlu mengelola AI yang berarti prinsip etis dan bertanggung jawab. Kita perlu memahami bagaimana kesiapan pemangku kepentingan Indonesia agar AI bermanfaat, bukan untuk hal atau dampak negatif,” kata Hammam kepada tim ICT Watch. Di luar acara AI For Good Global Summit di Jenewa, Swiss pada Jumat (31/5).
Guna mengetahui kondisi dan kesiapan Indonesia dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan, seperti dijelaskan mantan Kepala Lembaga Pengkajian dan Pemanfaatan Teknologi ini, Indonesia dan UNESCO saat ini sedang mempersiapkan Artificial Intelligence Assessment Process (RAM). ).
Ia mengatakan AI RAM untuk mengetahui seberapa siap Indonesia mengembangkan, menerima, dan menggunakan kecerdasan buatan sesuai situasi.
Menurutnya, mekanisme AI RAM akan melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan LSM. Sebagai bagian dari tim inti yang menerapkan AI RAM di Indonesia, ia memastikan keterlibatan multipihak.
Ia menambahkan: “Tentunya diperlukan banyak pihak yang terlibat, agar pemahaman dan pengembangan manajemen AI di Indonesia dapat terintegrasi.”
Saat ini, banyak negara dan wilayah di dunia yang tampaknya saling bersaing dalam menciptakan kebijakan dan praktik manajemen teknologi. Misalnya, di Eropa, Eropa telah mengadopsi peraturan AI dari UE. Faktanya, Dewan Eropa mengadopsi Konvensi Kerangka Kerja Eropa tentang Kecerdasan Buatan dan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum.
Sementara itu di kawasan Atlantik Utara, NATO telah mengadopsi strategi AI sebagai bagian dari strateginya untuk merespons teknologi baru yang menyebabkan gangguan di sektor lain-lain. Di kawasan ASEAN, Pedoman ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI telah diadopsi tahun ini untuk mendorong diskusi mengenai tata kelola AI di kawasan.
Apa yang ada di Indonesia? “Indonesia sudah punya surat no. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan, maka dengan berbasis AI RAM, Indonesia akan memperkuat pilar pembangunan manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi. teknologi) sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 khususnya di bidang kecerdasan buatan,” tutupnya.
*) Tim ICT Watch (ictwatch.id) berpartisipasi dalam WSIS Forum (27 – 29 Mei 2024) dan AI For Good Global Summit (30 – 31 Mei 2024) di Jenewa, Swiss. ICT Watch berkomitmen untuk terus terlibat secara aktif dan bermakna dalam isu-isu kecerdasan buatan (AI) di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tonton video “Marchella ‘NKCTHI’ Tak Khawatir Karirnya Tergantikan Teknologi AI” (rns/rns)