Jakarta –
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tak banyak bicara saat ditanya kemungkinan impor kratom sebagai tanaman yang dinilai bermanfaat. Penelitian mengenai manfaat kratom saat ini tengah diteliti oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Kementerian Perdagangan punya Kratom, ujarnya singkat saat ditemui detikcom di Jakarta Barat, Senin (1/7/2024).
Menkes sebelumnya menegaskan, posisi Kementerian Kesehatan RI saat ini sebenarnya sudah sejalan dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Pihaknya belum mengklasifikasikan tumbuhan kratom sebagai obat golongan I. Hal ini didasarkan pada pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dengan masukan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC).
Berdasarkan usulan UNODC kepada WHO, klasifikasi kratom sebagai obat kelas I belum dapat ditentukan, karena IAHR PBB sendiri masih kekurangan bukti untuk mengklasifikasikan kratom sebagai obat kelas I.
“Kementerian Kesehatan mengikuti pedoman WHO. (Sementara) WHO telah menerima rekomendasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) bahwa masih kurangnya bukti untuk mengklasifikasikan kratom sebagai obat golongan I,” Budi Gunadi dikatakan. . Selasa (25/6) di Gedung DRC Jakarta, Republik Indonesia.
Oleh karena itu, WHO menginstruksikan Kementerian Kesehatan RI untuk menunggu hasil penelitian yang lebih lengkap, lanjutnya.
“Mereka menyuruh kami menunggu kajian yang cukup lengkap. Bagi kami, Kementerian Kesehatan mengikuti WHO, jadi kami belum memasukkan kratom sebagai obat golongan 1 oleh Kementerian Kesehatan. Apa yang sebenarnya terjadi,” dia berkata. Tonton video “Menteri Kesehatan berbicara tentang perlunya AI untuk memberikan layanan kesehatan terbaik” (naf/up)