Jakarta –
Menteri Kehutanan Raja Jolly Antony yang dipimpin mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sethi Noorbia memberikan pesan khusus kepada pejabat dan staf departemen. Ia berpesan kepada seluruh pejabat dan pegawai untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak merugikan alam.
Raja Jolly mengatakan usai siaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa (22/10/2024), “Kami mengingatkan semua orang bahwa kerusakan alam, kerusakan hutan, yang terjadi karena disebut Edina, adalah ulah tangan manusia .” ). ).
Ia menjelaskan, tangan manusia dapat dibuat dengan cara memotong kayu dan menempelkannya kembali. Kerusakan alam juga dapat terjadi melalui “tangan” lain, misalnya pengembangan kebijakan yang disetujui oleh para penandatangan.
“Secara garis besar bentuknya perusahaan-perusahaan yang menebang hutan, tapi kalau persaingan kita sebagai ASN, kata “tangan”, sebagai birokrat, di tingkat bawah bisa diartikan semua inisial atau tanda tangan kepala dinas, “ kepada direktur umum, kepada wakil, atau kepada menteri yang tanda tangannya merusak lingkungan hidup.”
Ia berharap seluruh jajaran Kementerian Kehutanan harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan. Jangan sampai kebijakan Anda malah merugikan alam dan merugikan banyak orang.
Katanya, “Baiklah, saya harap kita bergandengan tangan agar tidak menebang hutan secara sembarangan dan menerapkan kebijakan dengan tanda tangan atau tanda tangan Anda, yang justru akan merusak hutan dan merugikan masyarakat.
Raja Jolly juga mengatakan dirinya tidak menyukai birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Ia berharap dapat berbicara langsung dengannya di seluruh tingkatan Kementerian Kehutanan.
“Siapapun boleh ketemu saya, siapa pun boleh berdiskusi dengan saya. Enggak harus 1 eselon 2. Kalau punya ide bagus, pegawai sekalipun, kalau punya ide bagus, silakan temui saya. Buat timeline apa Artinya kalau kita membuat seseorang menjadi lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Hanif Faisal Norofik menetapkan prioritas kerja 100 hari pertama, salah satunya adalah pengkajian pengelolaan sampah.
Hanif menjelaskan, pasca lepasnya Presiden Prabowo dari Kementerian Kehutanan, ia meminta lebih fokus pada perlindungan lingkungan hidup. Pihaknya sepakat untuk mematuhi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
“Yang terpenting yang menjadi payung seluruh undang-undang pengelolaan sumber daya alam adalah RPPLH dan itu akan final. Padahal, proyek ini sudah kita kerjakan dan akan selesai dalam 100 hari. Jadi ada materi yang Pak Prabhu miliki. mohon kewaspadaan serius,” kata Hanif.
Hanif mengatakan: “Kami akan menunjuk pejabat lokal, regional di setiap daerah untuk melaksanakan undang-undang tersebut, memperkuat struktur hukum dan melaksanakan kegiatan. Kami melihat dua tugas di tingkat provinsi dan kabupaten ini telah dilaksanakan sepenuhnya. Belum dilaksanakan.”
“Nanti kita akan ciptakan komunitas yang bermanfaat bersama masyarakat, ini strategi yang akan kita buat, termasuk pembahasan lebih detail mengenai solusinya. Impor untuk kecepatan dan pengendalian – “Sepertinya kita harus menghentikan impor sampah. Tentu kita harus mengambil langkah-langkah strategis di sini,” ujarnya. Saksikan video “VIDEO: Raja Jolie menghargai transformasi digital sebagai kunci pengelolaan kelapa sawit” (fem/fem)