Jakarta –
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengindikasikan pajak pertambahan nilai (PPN) akan terus naik hingga 12 persen mulai tahun depan. Pada saat yang sama, pemilik toko dan pemilik toko telah memperingatkan bahwa harga barang juga akan meningkat.
Ketua Otoritas Pembelian Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja meminta pemerintah menunda kenaikan PPN. Sebab jika dipaksakan naik lagi, bisa berdampak pada kenaikan harga komoditas dan semakin menurunkan daya beli. Bahkan Alphonzus melihat daya beli menurun sejak awal tahun 2024.
“Jadi dari awal kami sudah meminta pemerintah untuk menunda kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%, karena bisa semakin menurunkan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah, kenapa? mempengaruhi harga produk, maka harga barang akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, kata Alphonzus dalam pertemuan di Santika ICE Hotel BSD Tangerang, Jumat. (15/11/2024).
Ia juga mengingatkan penurunan daya beli akan mempengaruhi target perekonomian pemerintah sebesar delapan persen. Selain itu, konsumsi perumahan yang didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia dikendalikan oleh konsumsi masyarakat. Struktur sosial Indonesia dikuasai oleh masyarakat menengah ke bawah. Maksudnya apa? Kalau ini terganggu berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terganggu. Karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terkendali. lebih dari 50%, hampir 57% “digunakan di rumah. Jadi ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian Indonesia, meski pemerintah menargetkan 8%, kata Alphonzus.
Selain itu, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sempurna. Menurut dia, jika ditambah dengan kenaikan pajak pertambahan nilai, justru bisa semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, pemerintah harus mendorong terlebih dahulu.
“Ini sebenarnya dibuktikan dengan contoh, misalnya pajak hiburan, pajak parkir. Awal tahun ini pemerintah turunkan. Pendapatan daerah, pajak daerah dibatasi hanya 10. Sebelumnya masing-masing pemda berkompetisi.” . , 35% dan seterusnya. Mantan presiden, Bpk. Jokowi, menurunkannya menjadi 10 persen saja untuk mendorong minat investasi. Dan terbukti transaksinya meningkat,” tambah Alphonzus.
Senada, General Manager Persatuan Pengusaha Ritel dan Penyewa Mal Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah meminta pemerintah menunda kenaikan PPN. Sebab, dia menilai laju tahun depan belum tepat karena daya beli masyarakat masih menurun.
“Pertama kita lihat harga-harga naik. Kedua, arus kas berkurang karena pajak harus dibayar lebih awal. Artinya, kadang-kadang kita harus menghemat pajak meski belum menerimanya. 12%. uangnya banyak. Jadi kekayaannya diserap pajak pula,” kata Budi.
Ia juga mengusulkan adanya tambahan insentif bagi masyarakat menengah ke bawah jika kenaikan PPN terus berlanjut pada tahun depan. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Mungkin kita bertaruh kalau 12% ini harus dilakukan maka pendapatan pemerintah akan turun, kita akan keluarkan program-program yang berdampak ke selatan sehingga daya belinya meningkat,” jelas Budi.
Tonton juga videonya: Kampanye di Jaktim, Rano Karno berjanji akan memberikan keringanan pajak
(rd/rd)