Jakarta –

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) diperkirakan akan menghadapi banyak tantangan di tahun 2025. Pasalnya, daya beli masyarakat belum stabil hingga Desember 2024, permasalahan impor dan pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat sebesar 12%.

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menilai situasi ini berdampak signifikan terhadap kinerja badan usaha. Meski pemerintah menawarkan berbagai insentif, namun jangka waktunya di atas relatif singkat.

“Meskipun bansos hanya tersedia pada bulan Januari dan Februari, tapi menurut saya sangat kurang,” kata Alphonzus, Jumat (20 Desember 2024) di Jakarta.

Alphonzus menilai insentif yang ditawarkan pemerintah pada kuartal I 2025 tidak akan banyak berdampak. Sebab, triwulan I tahun 2025 masih dalam masa perayaan hari-hari besar seperti Tet dan Idul Fitri.

“Sebenarnya Q1 tidak terlalu mengkhawatirkan karena di Q1 ada Imlek, Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri. Padahal, yang harus kita nantikan adalah setelah Idul Fitri,” ujarnya. katanya.

Ia menilai pasca libur Idul Fitri, Indonesia cenderung libur di luar musim. Memasuki hari besar di kuartal pertama, Alphonzus menilai off-season yang dilalui Indonesia akan terasa panjang.

“Tren di Indonesia selalu sama. Setelah Idul Fitri, ritel pasti masuk off season. Tahun ini off seasonnya dalam, tahun depan off seasonnya panjang. Jangan sampai itu terjadi. terjadi.” panjang dan dalam,” tegasnya.

Alphonzus juga berharap Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang baik bagi industri dalam konteks daya beli yang masih belum stabil. Ia pun mengaku sejak awal meminta Pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12% karena adanya risiko off-season yang berkepanjangan.

“Dari awal kami sudah meminta pemerintah untuk menunda atau membatalkannya,” tutupnya. Karena sebelumnya menurut saya kuartal pertama aman dalam tiga bulan, kita harus menunggu sampai sembilan bulan berikutnya.” (gambar/gambar.)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *