Jakarta –
CFO dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, Susanna Enda Indriati mentransfer laporan terbaru tentang partisipasi dalam ibukota bumi (PMN) yang diajukan oleh perusahaan. Pada pertengahan tahun lalu, ID PMN makanan adalah 1,6 triliun rupee.
Namun, Ando menyatakan bahwa aplikasi tersebut tidak menerima persetujuan Parlemen. Dengan cara ini, ia masih tidak dapat memperoleh suntikan ibukota negara.
“Kami tidak memiliki persetujuan, kami tidak bisa melakukannya. Kami bertanya, tetapi tidak ada persetujuan, jadi kami tidak menerima PNM,” katanya, ketika dia bertemu dengan kompleks Senayan DPR RI di pusat Jakarta, Senin (25/24/2025).
Ennah menyatakan bahwa aplikasi PMN tidak ditujukan untuk membayar hutang, tetapi lebih pada pengembangan bisnis perusahaan. Tahun lalu, pengidentifikasi makanan PMN menyediakan modal kerja untuk pembelian 10 komoditas makanan.
“Tidak (hutang bayar), jika PNM wajib untuk pengembangan bisnis, tidak ada hutang yang diizinkan untuk membayar,” katanya.
Dalam catatan Prancis -Presse Agence, Direktur Pengidentifikasi Makanan, yang bertugas pada tahun 2024, Sis Apik Wijayanto mengungkapkan pengenalan PMN 2025 karena hutang perusahaan cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan lebih lanjut untuk pembelian makanan nasional.
“Beban kerja sangat tinggi pada 8,2 triliun rupee. Mengingat urgensi 1,6 triliun rupee, itu pertama kali dibentuk sebagai pengidentifikasi makanan untuk promosi ketahanan pangan dan identitas makanan juga bekerja melalui jaringan mitra dengan petani, peternak dan nelayan,”.
Namun, utang pengidentifikasi makanan saat ini disaksikan oleh penurunan. Anda mengatakan bahwa beban utang perusahaan sejak Februari 2025 dicatat pada 7,4 triliun rupee.
“Hutang sudah pada tahun 2023 sekitar 8 triliun rupee.