Jakarta –
Moratorium pembangunan hotel, villa, dan klub malam di Bali menjadi sorotan utama media internasional. Pemerintah Indonesia mengumumkan keputusan untuk mengatasi krisis pembangunan yang mengancam keindahan dan identitas budaya pulau tersebut.
Namun, meskipun moratorium ini disambut baik sebagai upaya positif untuk mengatasi dampak pembangunan yang berlebihan, banyak pihak yang mempertanyakan keefektifannya.
Mengutip Reuters, Selasa (9/9/2024), Hermine Esty dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan larangan sementara tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan melestarikan budaya Bali.
Moratorium ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pariwisata dan melestarikan budaya asli Bali, kata Esty.
Namun, batas waktu penerapan moratorium ini masih belum ditentukan sehingga menimbulkan keraguan mengenai seberapa efektif langkah ini dalam menyelesaikan masalah. Larangan sementara di 4 wilayah
Gubernur sementara Bali, Sung Med Mahendra Jaya, telah mengusulkan moratorium terhadap empat wilayah terpadat penduduknya untuk mengatasi dampak pembangunan yang berlebihan.
Menteri Senior Luhut Panjaitan memastikan moratorium akan berlangsung selama 10 tahun. Ia mengatakan tantangan terkait masalah sosial seperti peningkatan jumlah wisatawan dan kriminalitas serta persaingan tenaga kerja lokal.
Namun, dalam konteks ini moratorium harus dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dan bukan sebagai solusi tunggal.
Angka terakhir menunjukkan Bali menerima 2,9 juta pengunjung asing pada semester pertama tahun ini. Kehadirannya mewakili 65% dari seluruh orang asing yang tiba melalui udara di Indonesia.
Jumlah hotel yang beroperasi juga meningkat pesat dengan 541 hotel pada tahun lalu dibandingkan 507 hotel pada tahun 2019. Pertumbuhan pesat ini telah memperburuk permasalahan pembangunan, yang tidak hanya berdampak pada infrastruktur namun juga kualitas hidup penduduk setempat
Meningkatnya jumlah wisatawan dan pembangunan yang tidak terkendali berpotensi mengubah Bali dari destinasi wisata menarik menjadi kota metropolitan yang kehilangan daya tariknya.
Kritik terhadap moratorium menunjukkan bahwa tindakan tersebut mungkin tidak cukup untuk mengatasi kerusakan yang telah terjadi.
Media internasional menyatakan bahwa Bali, dengan pesona tropis dan kekayaan budayanya, berisiko kehilangan identitasnya jika pembangunan terus berlanjut tanpa pengawasan ketat. Moratorium ini jika tidak dibarengi dengan kebijakan dan tindakan konkrit lainnya, hanya akan menjadi langkah yang tidak menyentuh akar permasalahan.
Meskipun moratorium ini tampaknya merupakan langkah awal yang penting, namun penerapannya masih merupakan tantangan besar.
Perlu adanya perencanaan yang lebih komprehensif dan tindakan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Untuk benar-benar melestarikan lingkungan dan mendukung pariwisata berkelanjutan di Bali, diperlukan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal.
Tanpa pendekatan yang komprehensif, moratorium ini berisiko menjadi solusi sementara yang tidak mengatasi masalah mendasar pembangunan Bali yang berlebihan. Tonton video “Pembangunan Hotel Marak di Bali, Pengamat Serukan Moratorium” (msl/msl)