Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bagaimana pemerintah berupaya mengendalikan impor. Dia mengatakan, salah satu perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas dan barang selundupan.
Luhut menjelaskan, hal ini perlu dilakukan karena ada indikasi pakaian bekas dan barang selundupan mengganggu pasar lokal. Perintah tersebut disampaikan Jokowi pada 25 Juni 2024 dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas).
“Kami juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan (Zulkifli Hassan) untuk membahas masalah ini. Kami sepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional, namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sekutu,” kata Luhut seperti dikutip dalam keterangannya, Sabtu (7/7/2021). ). 6/2024)
Langkah tersebut juga dalam rangka melindungi industri dalam negeri agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan standar perdagangan internasional yang relevan. Apalagi, situasi geopolitik global saat ini sedang tidak menentu, terutama akibat tegangnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan Tiongkok dan Rusia.
Menurutnya, Indonesia harus menentukan posisinya dengan baik dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia.
“Ini menjadi acuan yang sangat penting karena Indonesia tidak mau mengikuti jejak negara lain jika bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, pembelaan harus benar-benar menyentuh akar permasalahan yang ada. Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan biaya keamanan.
Kebijakan ini berlaku untuk beberapa produk tekstil yang sudah diterapkan dan sedang diperluas. Garansi ini berlaku untuk semua barang impor tanpa membedakan negara asal tertentu.
Selain itu, pemerintah juga membuka pintu investigasi terhadap praktik perdagangan tidak adil seperti dumping dari negara mana pun.
“Jadi kami tidak menargetkan negara tertentu apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan kepentingan nasional kita. Hal ini perlu dikaji secara matang agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri lokal,” ujarnya. ditambahkan
Luhut mengatakan Tiongkok merupakan salah satu mitra strategis Indonesia yang penting dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen menjaga hubungan baik tersebut dengan terus melanjutkan komunikasi dan dialog mengenai langkah-langkah politik kedua negara.
“Kami ingin memastikan hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus terjaga dengan mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghormati, dan saling melengkapi. Saya sangat memahami bahwa kemitraan strategis dengan sekutu adalah kemitraan yang sangat menentukan, terutama dalam kondisi global yang tidak menentu saat ini dalam menghadapi COVID-19,” jelas Luhut. (ada/eds)