Jakarta –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI mendorong dunia usaha, swasta, dan lembaga lainnya untuk turut serta membiayai pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Program pendanaan yang inovatif dan kolaboratif ini diharapkan dapat mendukung implementasi inisiatif ekonomi biru.
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Herianto Adi Nugroho mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
Namun Rudy mengatakan, kebijakan umum anggaran yang dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.
“Mengingat keterbatasan anggaran APBN, maka perlu diciptakan terobosan inovasi pembiayaan yang kreatif, kolaboratif dan inklusif untuk memenuhi keterbatasan keuangan anggaran APBN dan melaksanakan Ekonomi Biru Indonesia secara berkelanjutan,” kata Rudy dalam tulisannya. pernyataannya pada Kamis (22). /8/2024).
Hal itu diungkapkannya pada pembukaan Seminar Pembiayaan Inovatif dan Kolaboratif tentang Alternatif Solusi Pembiayaan Ekonomi Biru Sektor Kelautan dan Perikanan di Indonesia di Hotel Borobudur Jakarta (21/8).
Rudy menjelaskan, KKP perlu membuat rencana pembiayaan yang inovatif dan kolaboratif (innovative and Collaborative Financing), yaitu suatu inovasi di bidang penanaman modal yang memberikan ruang bagi berbagai sumber dana yang sah agar dapat ikut serta dalam bidang kelautan dan kelautan. pembiayaan.
Karena itu, kata Rudy, pihaknya mendorong partisipasi badan usaha, swasta, dan lembaga lainnya dalam pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
“Lokakarya ini mempunyai peran strategis dalam pengembangan kebijakan dan identifikasi sumber pendanaan alternatif selain APBN atau APBD,” kata Rudy.
Rudy berharap melalui seminar ini, seluruh pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan dapat memahami, menggunakan dan mengadopsi instrumen keuangan alternatif, serta mengembangkan mekanisme dan model kerja sama baru dalam pembiayaan multipihak untuk mendukung implementasi ekonomi biru di masa depan.
Rudy menjelaskan, “Penerapan kebijakan ekonomi biru KKP sejalan dengan delapan misi Asta Acita yang akan dilaksanakan pemerintahan berikutnya pada tahun 2025-2029, khususnya terwujudnya Indonesia Emas 2045.”
Diketahui, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mencanangkan lima ekonomi biru untuk menjaga keseimbangan antara ekologi dan ekonomi.
Lima kebijakan ekonomi biru tersebut adalah: Perluasan kawasan perlindungan laut; ” Menanggulangi sampah plastik di lautan.
Saksikan video “Indonesia Aquaculture Business Forum 2024” (anl/ega)