Jakarta –
Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memaparkan program prioritas ekonomi biru pada Committee on Fisheries International (COFI) ke-36 yang diselenggarakan di Roma pada 8-12 Desember. Juli 2024.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Pj Menteri Sosial dan Hubungan Antar Lembaga Trian Yunanda turut aktif dalam pertemuan tersebut dan menyampaikan inisiatif (pernyataan nasional) pada sidang pleno.
“Pada pertemuan ini, kami mengedepankan program Ekonomi Biru melalui Perikanan Terukur sebagai upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan menjelang Bulan Cinta Laut untuk memerangi sampah laut,” kata Trian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/7/2024).
Traian juga mengumumkan niat Indonesia untuk menyediakan data dari kuesioner Kode Etik Perikanan yang Bertanggung Jawab (CCRF) FAO tahun 1995 untuk mendukung perikanan berkelanjutan. Selain itu, juga mendorong FAO untuk aktif mengingatkan negara-negara anggotanya untuk mengisi kuesioner sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
Isu tindakan non-tarif dan liberalisasi kepabeanan juga dibahas agar bertumpu pada perdagangan yang adil dan memperkuat keunggulan serta daya saing negara berkembang. Selain itu, pihaknya juga meminta FAO untuk meninjau kembali sertifikasi eco-label FAO untuk perikanan skala kecil, serta upaya nasional untuk melacak produk perairan melalui program STELINA.
“Selanjutnya kami juga menjelaskan dukungan peningkatan akses pasar bagi nelayan skala kecil melalui penyusunan pedoman eco-labeling oleh FAO, program fashion dan implementasi Bali Strategy for the Implementation of the Port State Agreement (PSMA). “tambah Trian.
Pada sidang paripurna tersebut, Trian juga menyoroti program desa budaya berbasis komoditas unggulan yang merupakan upaya nasional untuk mendukung budidaya perikanan berkelanjutan dan ketahanan pangan.
“Dalam pemantauan tersebut kami juga menyampaikan Regional Plan of Action (RPOA) IUUF, Program Kerja RPOA-IUUF, upaya penanggulangan IUUF, serta pengembangan sistem big data kelautan melalui integrasi teknologi dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan. kata Trian.
Di sela-sela acara, delegasi Indonesia yang diwakili oleh staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Putra Irrawaddy, Direktur Pengelolaan Perikanan Ridwan Mulyana dan Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Mahmud, serta Konsul KBRI Roma, mengikuti pertemuan bilateral dengan Wakil Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Pada pertemuan tersebut dibahas perundingan subsidi perikanan dan beberapa usulan yang disampaikan, salah satunya adalah penetapan besaran subsidi dengan menggunakan “pendekatan proporsional” dan bukan “pendekatan agregat”, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi terbesar kedua di dunia. garis pantai di dunia.
Sebelumnya, Menteri KPK Sakti Wahyu Trengono yang hadir pada pertemuan COFI 2023 menilai penerapan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan memberikan kontribusi besar terhadap pasokan pangan global. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, Indonesia dapat memberikan kontribusi penting terhadap pasokan protein dunia. (akd/misalnya)