Jakarta –
Pemerintah akan menyusun kebijakan pemerintah (PP) yang mengendalikan pengenaan kemasan tidak langsung (MBDK) tahun ini. Ini seperti yang ditunjukkan oleh keputusan presiden (Keppres) nomor 4 tahun 2025 mengenai persiapan peraturan pemerintah pada tahun 2025.
Sesuai dengan ini, Kementerian Industri berharap bahwa penerapan tidak langsung ke MBDK tidak berlaku tahun ini. Direktur industri minuman keras, produk tembakau dan bahan berharga untuk kementerian industri Punguan Merryter untuk melihat bahwa daya beli orang -orang saat ini masih rendah. Untuk alasan ini, tahun ini dipertimbangkan untuk penerapan MBDK tidak langsung.
‘Karena pembelian masih rendah saat ini, pembelian kami mungkin menurun, mungkin bukan waktu.
Merraertij menjelaskan bahwa kinerja industri belum stabil saat ini. Untuk alasan ini, penerapan MBDK tidak langsung diharapkan dilakukan ketika daya beli meningkat dan kinerjanya akan dipulihkan.
“Kemudian, mungkin jika daya beli ditingkatkan, negara industri juga dipulihkan. Itu juga masih naik dan turun, naik dan turun,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktorat Umum Bea Cukai dan Tidak Langsung (DKBC) dari Kementerian Keuangan melaporkan bahwa implementasi Paket Minuman Kebijakan Tidak Langsung (MBDK) akan dilakukan pada semester kedua pada tahun 2025. Ini berarti dimulai dari Juli hingga Desember 2025.
“Penerapan MBDK jika sesuai dengan jadwal Semester II 2025,” kata Dewan Layanan DJBC Nirwala DWI Heryanto, selama acara media Brifigin terkait dengan kinerja DJBC 2024.
Nirwala menekankan bahwa penerapan tidak langsung tidak hanya dieksekusi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Dia mengatakan esensi dari pemaksaan ini membatasi lebih banyak konsumsi siklus di masyarakat.
“Perasaan memaksakan MBDK adalah bahwa lebih banyak konsumsi gula dikendalikan,” katanya. (RRD/RRD)