Jakarta –
Sutjiadi Lukas, Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia, mengatakan pengusaha mainan yang tersebar di kota dan daerah besar di Indonesia kini sudah mencapai 70% pembayaran digital seperti QRIS.
“Penggunaan Quris menjadi hal yang penting bagi para pengusaha mainan. Melalui kemitraan kami, 70% dari mereka telah menggunakan pembayaran digital, yang tidak hanya menguntungkan penjual tetapi juga pembeli yang tidak perlu membawa banyak uang tunai saat berbelanja.” Sutjiadi mengatakan pada Jumat (16 Agustus 2024):
Meski demikian, Sutjiadi juga mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi penjual mainan Indonesia terkait QRIS. Salah satunya khusus menangani telekomunikasi lokal atau jaringan internet.
Ia juga mengungkap bagaimana seorang penjual di asosiasi ditipu oleh pembeli yang mengaku sudah melakukan pembayaran namun kenyataannya belum masuk ke rekening penjual.
Ia mengatakan, “Saya mendapat informasi adanya penipuan yang dilakukan pembeli yang mengaku membayar melalui QRIS, dan ada keluhan yang salah satu penyebabnya adalah jaringan Internet.”
Selain itu, terungkap masih ada penjual mainan yang menganggap haram menggunakan QRIS, produk perbankan. Selain itu, beberapa penjual mainan mengeluhkan adanya potongan atau biaya yang dikenakan saat menggunakan QRIS.
Berdasarkan landasan ini, ia menyarankan pemerintah dan bank menerapkan peraturan yang lebih sederhana dan meniru Tiongkok dalam hal pembayaran digital. Sutjiadi berbagi pengalamannya melakukan transaksi pembayaran digital di Tiongkok yang gratis dan tunduk pada aturan yang lebih ketat.
“Di Tiongkok, semua penjual dan pembeli lebih nyaman menggunakan Alipay atau WeChat Pay karena peraturan tunai pemerintah sudah tidak berlaku lagi. Jadi, kita bisa meniru Tiongkok dan membuat aturan ketat bagi semua orang untuk menggunakan pembayaran digital,” ujarnya. . “Itu akan terjadi,” katanya.
Sementara itu, Indra, praktisi dan CEO PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan penyedia layanan teknologi digital, meyakini pemerintah mendatang akan mengutamakan kenyamanan jaringan internet di seluruh Indonesia.
“Pemerintahan saat ini benar-benar bergerak ke arah yang benar. Terbukti jumlah transaksi digital terus meningkat di seluruh Indonesia. Saya yakin pemerintahan mendatang akan menjadikan kenyamanan internet di seluruh wilayah sebagai salah satu prioritas kebijakan utamanya.” dikatakan.
(fdl/fdl)