Jakarta –
Media sosial telah ketakutan oleh #Cabura dan #indnesiesalap. Tagar ini mengikuti kondisi sosial, politik dan ekonomi yang saat ini dianggap tertekan.
Bombang Broadjongoro, penasihat khusus untuk Ketua Pembangunan Ekonomi dan Nasional, berspekulasi bahwa insiden tersebut mencerminkan rasa putus asa atau ketidakpuasan masyarakat dengan keadaan negara saat ini.
“Mungkin tagar yang biasa Anda katakan adalah #Cabura atau #indoniesiagalap, salah satunya adalah refleksi, secara umum mungkin ada kekecewaan, kekecewaan atau ketidakpuasan dengan komunitas di Grasso (kelompok lapisan bawah),” Bambang Westini Hotel Jakarta (2/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19/19 19).
Menurut Bambang, dua pinggul juga terkait erat dengan berbagai hambatan yang dialami oleh staf informal, yang diprediksi tidak menerima keamanan sosial dan sehat. Persentase karyawan di sektor informal cukup tinggi, yang mencapai 40% karyawan.
Selain itu, ada hambatan yang membuat wilayah Indonesia atau pekerja informal sulit untuk formal. Salah satu hambatan terbesar adalah ekonomi biaya tinggi, seperti biaya ilegal (pemulihan paksa).
“Di Republik ini, ada jenis penghalang dari informal ke formal, dan kecemasan masih merupakan munculnya ekonomi berbiaya tinggi. Biaya tinggi adalah ekonomi, begitu jelas, pemulihan paksa yang jelas, yang mungkin, banyak pihak tidak tahu,” kata Bambang.
“Kemudian tidak langsung. Secara tidak langsung mulai mengeluh di beberapa daerah, organisasi lokal, ada segala macam gangguan, jadi kita harus terlebih dahulu mengurusnya,” lanjutnya.
Bambang mengatakan bahwa dia memiliki seorang kenalan yang bekerja keras untuk menjadi pengusaha kelas menengah, tetapi jelas menghadapi berbagai kesulitan. Penyebab kesulitan adalah banyak hal, dari lisensi, lokasi hingga masalah analisis dampak lingkungan (Amdal).
“Jadi, menurut saya, meskipun kami sudah memiliki hukum hak cipta, upaya untuk memulai investasi terlebih dahulu – masalah di lapangan yang dapat meningkatkan hashtage,” katanya.
Menurutnya, Kementerian dan/atau Institusi (KL) harus segera menghapus hal -hal ini, sehingga penggerebekan publik terhadap Presiden Prabovo Subanisto secara bertahap meningkat. Jangan biarkan orang mengecewakan situasi ini.
“Menurut pendapat saya, harus segera hilang bahwa kementerian atau lembaga terhubung satu sama lain, sehingga kesan orang -orang Pak Prabovo secara bertahap lebih baik. Karena bukan karena orang tidak kecewa karena perilaku tingkat yang lebih rendah,” kata Bambang.
Tonton videonya: Tarar ‘Kavarajadulu’ kembali ke media sosial
(SHC/HNS)