Jaket –
Pada pertengahan Juni 2024, pada saat itu, layanan publik tidak tersedia karena serangan ransomware di Pusat Data Nasional sementara (PDN). Kurang dari setahun kemudian, menjadi jelas bahwa kelumpuhan fasilitas itu disebabkan oleh korupsi.
Namun, Distrik Pusat Jackpus Central, hari ini Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengubah namanya menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Korupsi ini menyebabkan serangan perangkat lunak tebusan untuk mengungkapkan data pribadi Indonesia pada tahun 2024.
“Sebagai hasil dari dokumen Siberian dan Sandy Sand (BSSN) sebagai prasyarat untuk penawaran, jadi tentang Child 2024 2024 adalah serangan perangkat lunak raspberry yang mengarah pada sejumlah layanan yang sesuai untuk digunakan dan paparan oleh populasi pribadi, bahkan jika anggaran PDSN (14/14).
Seiring dengan proses pengembangan Pusat Data Nasional (PDN) oleh Kumdigi, pemerintah telah mendirikan sektor swasta, Lintsarta dan Lincoma, untuk menyediakan Pusat Data Nasional PDN Nasional (PDNS).
PDNS adalah pusat penyimpanan data pemerintah, dari kantor lokal, lembaga dan pemerintah di cadangan sementara. Yang penting data komunitas yang disimpan, seperti ID (KTP), nomor akun, nomor ponsel dan data pribadi lainnya.
Pada pertengahan Juni 2024, layanan publik pemerintah tiba -tiba lumpuh. Siber dan Sandi Statn Agency (BSSN) meluncurkan perangkat lunak Ransom Ransom Lockbit 3.0 yang baru untuk mengunci data yang disimpan. Layanan imigrasi adalah yang terburuk karena serangan cyber ini.
Hasil analisis hukum BSSN juga telah berusaha untuk membatalkan fitur keamanan Windows Defender pada PDNS 2.
Tren perawatan yang lambat sampai pemulihan layanan karena serangan Ransom PDNS 2 juga menyebabkan Pangpan Samuel Abrigani, yang menjabat sebagai CEO Dewgen Aptic, mengundurkan diri pada 4 Juli 2024.
Pada 11 Juli 2024, Mankopolhukam Hadi Tjahjanto mengumumkan banyak perbaikan dalam lusinan layanan publik. Berdasarkan hasil pemetaan dan konfirmasi di 282 kantor, lembaga dan PDN lokal 2, 167 kantor lokal, lembaga dan pemerintah terpengaruh.
Perjalanan telah ditunjukkan bahwa penyewa dalam kasus pemerintah/lembaga PDNS 2 ini tidak memiliki cadangan karena kurangnya dana. Agen perbaikan layanan ini tidak dilakukan dengan cepat.
Bahkan pada bulan September 2024, Kadaji mengalokasikan cacat anggaran untuk PDN hingga Oktober 2024, pada pertemuan dengan Komite Parlemen Pertama, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital.
Pada kesempatan ini, PDNS 2 ditemukan 100 % setelah menyerang tebusan lima bulan lalu. Lihat film “Autumn PDN, Pentingnya Data Cadangan” (AGT/FAY)