Jakarta –
Badan pengawas hak asasi manusia Indonesia memperkirakan ribuan guru terhormat tidak bisa menjadi pegawai negeri sipil dengan kontrak kerja (PPPK) karena peraturan PermenpanRB nomor 14 pasal 32 tahun 2023.
Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) diperbolehkan menambahkan pilihan keterampilan teknis tambahan (SKTT) pada proses seleksi guru PPPK di daerahnya. Opsi tambahan ini dilakukan di luar tes CAT (Computer Assisted Test) yang diikuti seluruh calon ASN.
“Ya, dalam proses seleksi guru PPPK, pemerintah mempunyai jenis seleksi yang berbeda-beda, dalam hal ini adalah seleksi CAT BKN, kemudian pemerintah memberikan menu tambahan yang merupakan syarat tambahan untuk melengkapi. kursus. yang disebut pilihan keterampilan teknis tambahan (SKTT),” kata Robert dalam jumpa pers di KBRI Jakarta, Kamis (08/08/2024).
“Jadi kalau CAT bersih digunakan untuk semua daerah, SKTT ini sebagai kebijakan nasional bahkan tidak untuk semua daerah, hanya 60 SKTT yang menganggap SKTT sebagai syarat tambahan. Ini yang menjadi pertanyaan kita, apakah kebijakan nasional itu harus berlaku untuk semua orang? Tapi ini sepertinya diserahkan ke dewan, kalau mau dipakai, kalau benar harus dilaksanakan kebijakan nasional.
Robert juga menjelaskan bobot SKTT sebesar 30% dari hasil akhir penilaian seleksi guru CPPPK, sedangkan tes CAT sebesar 70%. Jadi, setelah Anda selesai dengan CAT, skor CAT Anda tidak dapat dianggap sebagai skor akhir dari pengurus daerah yang merekomendasikan SKTT.
“Sejak ada menu baru saat itu (SKTT), ribuan guru di berbagai bidang tidak bersih. Bahkan ada yang kalau nilai CAT-nya bersih, lebih baik, tapi karena menunya lebih banyak, lalu, mereka tidak lolos. “Ini terjadi di banyak tempat yang berhasil kita kendalikan,” ujarnya.
Dari penelusuran, Ombudsman juga menemukan beberapa kesalahan, antara lain tim kecil Komisi Pemilihan Umum Daerah (Panselda) yakni 2 orang, padahal biasanya calon guru CPPPK di tiap daerah berjumlah ratusan.
“Tim evaluasi hanya terdiri dari dua orang, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BKD atau BKPSDM atau nama pejabat setempat. Ratusan orang diperiksa di setiap wilayah dalam waktu singkat. Kalau seminggu, itu tidak mungkin dilakukan dua orang. “Tidak mungkin dalam seminggu ada sepuluh penilaian yang pesertanya ratusan,” ujarnya.
Menurut dia, situasi ini berpotensi menjadi titik awal terjadinya korupsi dan nepotisme. Karena tes SKTT ini, pejabat daerah bisa menghalangi peserta memilih guru CPPPK yang nilainya rendah.
Saat ini, mereka yang sejak awal ditetapkan menjadi guru PPPK akan mendapat banyak poin. Hal ini dari nilai yang diberikan oleh tim penilai, dimana dalam skala 1 sampai 9, yang menang akan diberikan 9 poin, dan yang gagal akan diberikan 1 poin.
“Komisi Hak Asasi Manusia menemukan banyaknya korupsi, penyuapan, dan lain-lain, pantas untuk dikatakan bahwa orang-orang yang telah berpartisipasi dalam program yang disetujui atau disetujui telah dibebaskan bersama mereka. orang-orang yang berkaitan dengan pengurus daerah, DPRD, atau lembaga penilai,”
“Jadi mudah mengalahkan orang, kalau nilai 9 tinggi hampir lulus, yang tidak lulus atau tidak ada niat akan mendapat nilai 1 dan langsung gagal. Kalaupun CAT-nya lebih tinggi .
Berdasarkan temuan tersebut, Ombudsman meminta panitia seleksi pemerintah daerah terkait untuk melakukan seleksi peserta PPPK 2023 bagi guru yang gagal karena nilai SKTT rendah, meski CAT-nya tinggi. (fdl/fdl)