Jakarta –
Sebanyak tujuh Menteri Kabinet Merah Putih (Menko) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan anggaran untuk tahun 2025. Rencana ini disampaikan dalam rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga tahun 2025 dan anggaran DPR RI. Badan (Bangar).
Rapat tersebut dihadiri Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, penanggung jawab dukungan masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Chak Imin, Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menteri Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Jusril Ihza Mahendra.
Alhasil, tujuh menteri berkumpul, masing-masing minta diberi anggaran lebih. Badan anggaran DPR RI menerima usulan tersebut, namun meminta agar diberikan waktu untuk membahasnya terlebih dahulu dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapena dan Kementerian Keuangan setidaknya selama tiga bulan.
“Soal rencana lain yang sudah disampaikan, kami minta waktu minimal tiga bulan, karena pada bulan Desember sebenarnya baik Kementerian Keuangan maupun Bapenas sedang menyiapkan Perpres yang akan diselesaikan secepatnya. minta waktu minimal tiga bulan sampai ada kebijakan lain,” kata Ketua DPR Abdullahs, Senin (2/12/2024). menteri Kabinet Merah Putih.
Meski sempat jeda, namun ketujuh menteri koordinator pada akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Salah satunya Menteri Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Rehabilitasi Yusril Ihza Mahendra yang tidak mendapat anggaran hanya Rp 9 miliar pada 2025.
“Kami baru dan kami menilai anggaran itu diperlukan untuk melengkapi struktur organisasi yang sedang disusun, antara lain sekretaris dan 3 orang wakilnya. Kami perkirakan sekretaris akan membutuhkan uang sekitar Rp 100 miliar dan 3 orang wakil itu di Rp 75 Miliar Kita tidak bisa membayangkan, itu bisa dilakukan dengan bekerja selama setahun dengan Rp 9 miliar, berharap bisa dipertimbangkan.
Berikut rencana anggaran tujuh lembaga pemerintahan Kabinet Menteri Merah Putih tahun 2025:
1. Jumlah anggaran pangan Kementerian: Rp44.089.025.000 Permintaan tambahan: Rp505.910.975.000 Total anggaran pada tahun 2025 adalah: Rp550.000.000.000
2. Pagu Anggaran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat : Rp 139.727.234.000 Permintaan tambahan : Rp 653.772.765.000 Total rencana anggaran pada tahun 2025 adalah : Rp 793.500.000.000
3. Atap Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Rp459.766.254.000 Permintaan tambahan: Rp64.209.800.000 Total rencana anggaran pada tahun 2025 adalah: Rp523.976.054.000
4. Departemen Politik dan Keamanan. Anggaran DPR: Rp 268.281.288.000 Permintaan tambahan: Rp 3.000.000.000.000 Total usulan anggaran tahun 2025 adalah: Rp 3.268.281.288.000
5. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Atap anggaran : Rp 111.241.324.000 Permintaan tambahan : Rp 360.337.151.000 Total rencana anggaran tahun 2025 adalah : Rp 471.578.475.000
6. Ringkasan Pagu Anggaran Kementerian Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp9.029.527.000 Permintaan Tambahan: Rp325.000.000.000 Total perkiraan anggaran pada tahun 2025 adalah: Rp334.029.527.000
7. Perencanaan infrastruktur dan anggaran pembangunan daerah Maksimal: Rp 230.000.000.000 Permintaan tambahan: Rp 273.143.736.000 Total rencana anggaran pada tahun 2025 adalah: Rp 503.143.736.000
(acd/acd)