Jakarta –
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mencatat ada 14 temuan pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan temuan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyikapi secara serius dan mengambil tindakan perbaikan.
“Kami mengetahui dan meyakini hasil kajian BPK merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Minggu (26/5/2024).
Hakikat tanggapan pemerintah terhadap berbagai temuan BPK, dan rekomendasi dalam dokumen LHP LKPP 2023, terkait perbaikan pelaporan keuangan dan kerja pemerintah; Penyelesaian permasalahan perpajakan (PPh dan PPN); Penyaluran iuran DAU tertentu; Pengelolaan pelaksanaan pra-pembiayaan; dan Program Akuntansi Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
“Kami berterima kasih kepada BPK yang telah melakukan audit terhadap mekanisme ini sehingga kami dapat menyempurnakan program pelaksanaan anggaran dan juga membuat mekanisme RPATA menjadi lengkap dan jelas. Kedua, meningkatkan kontrol untuk memastikan ketepatan sasaran penerapan mekanisme RPATA,” kata Sri Mulyani.
Terkait dengan segala respon dan rencana aksi pemerintah terhadap temuan BPK, Sri Mulyani berharap kejelasan penilaian (WTP) terhadap LKPP pemerintah pusat juga dapat didukung untuk tahun anggaran 2023.
Agar kita bisa membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan Indonesia Emas 2045, kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada BPK atas upaya keras yang dilakukan dalam melakukan penyidikan terhadap pengelolaan keuangan negara. Kerja sama tersebut dinilai sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Negara (APBN) setiap tahunnya.
LKPP tahun 2023 yang mencerminkan pelaksanaan APBN tahun 2023 akan penuh dengan tantangan perekonomian internasional, terutama terkait pandemi COVID-19.
“Kita berhasil melewati masa transisi pasca pandemi yang juga penuh ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik. “Dengan dedikasi dan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Indonesia berhasil mencapai pemulihan ekonomi dengan mengintegrasikan APBN sehingga APBN bisa kembali sehat dan masyarakat juga bisa pulih,” ujarnya mendiang. (bantuan/rd)