Jakarta –
Menteri Gabungan Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menegaskan komentarnya soal kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT) yang dinilainya anomali. Menurutnya, pemberantasan korupsi melalui digitalisasi lebih baik dibandingkan OTT.
Luhut sudah memperkenalkan model elektronik yang terus berkembang. Saat ini terdapat 9,4 juta pengguna di luar sana, meskipun banyak orang yang skeptis terhadap program ini. Tak hanya itu, penjualan barang melalui dokumen elektronik juga berhasil mengurangi korupsi.
“Digitalisasi ini, masyarakat marah kepada saya ketika saya bilang OTT tidak bisa dianggap. Karena dengan digital, kita membangun ekosistem, masyarakat tidak bisa mencuri.” Business Forum VIII di ICE, BSD, Selasa (17/9/2024) kemarin.
Luhut bicara soal OTT KPK Rp 50-100 juta lalu mengamuk di opini publik. Padahal, lewat akuntansi, bisa saja meraup uang lebih banyak, hingga ratusan ribu.
“Jadi, OTT-OTT Rp 50-100 juta itu drama. Saat ini, entah berapa ratus triliun yang dihemat KPK tahun lalu. Beli barang bisa menghemat 40% triliun.
Jika menggunakan produk lokal, belum lagi waktu produksi yang bertambah. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan target belanja pemerintah pada tahun 2024 sebesar 778 triliun real. Informasinya mencapai 436 triliun pada 14 September.
Target belanja P3DN ditampilkan sebesar Rp778 triliun. Per 14 September 2024, realisasi belanjanya mencapai Rp436,74 triliun, sehingga sisanya sebesar 341,63 triliun akan digunakan untuk pekerjaan rumah tangga pada akhir Desember 2024, jelasnya. .
Realisasi penanaman modal dalam negeri 15 perusahaan/lembaga mencapai Rp 186 triliun pada pertemuan bisnis ke-8. Bodi Ari melanjutkan, proyek serupa telah dilaksanakan di negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Thailand. Misalnya saja Negeri Gajah Putih yang mewajibkan 60% barangnya digunakan oleh pemerintah.
Bodi Ari juga mengatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto siap terus turun dan berusaha meningkatkan nilai rumah. Menurut dia, hal ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap barang impor.
Ia menyimpulkan: “Prabovo Subianto terus turun dan berusaha meningkatkan nilai tambah. (ily/das)