Jakarta –
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia bisa swasembada garam pada tahun depan. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang dan Kelautan Victor Gustaf Manopo mengatakan pemerintah berkomitmen mengurangi impor garam pada tahun ini.
Harapan saya di tahun 2025 (swasembada garam), kalau kita agresif bisa kita capai, ujarnya saat ditemui di DRP RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Salah satu cara agar Indonesia bisa swasembada garam adalah dengan mendirikan sentra produksi di berbagai daerah Hal ini juga merupakan amanat dalam undang-undang pemerintahan.
Katanya percepatan garam di Perpres sudah jelas, kita akan buat sentra garam termasuk NTT, banyak kabupaten yang bisa dimanfaatkan, Pemda Malaka menyediakan 5000 hektar, lalu Kabupaten Kupang 2000 hektar, jelasnya. .
Namun kendala masih ada, terutama di darat Menurut Indonesia, sebagian besar tanah adalah milik masyarakat dan bukan milik negara.
“Kami tahu bahwa tanah kami adalah milik masyarakat, banyak dari mereka adalah suku Aborigin, yang seharusnya diperlakukan berbeda. Jika hal ini terjadi di Australia, maka itu adalah tanah negara,” katanya.
Lalu, jika negara penghasil garam jauh dari tempat yang permintaannya tinggi, maka permasalahan selanjutnya adalah mahalnya biaya transportasi
Kita bisa buat dengan kualitas industri. Soalnya kita buat di sini, kendala lainnya adalah biaya transportasi. Kita buat di sana, betul, tapi biaya keluarnya lebih mahal. Dia menjelaskan, harganya tidak kompetitif.
Selain itu, permasalahannya terkait anggaran Oleh karena itu, KKP mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,1 triliun untuk tahun depan
“Kenapa kita coba naikkan anggaran? Kita harus naikkan anggaran, kita harus minta anggaran itu, dan Komisi IV akan mendorongnya,” ujarnya. (masing-masing/bunuh)