Jakarta –
Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati meminta dukungan DPR untuk belanja modal untuk renovasi kantor wilayah dan rumah dinas pegawai Kementerian Keuangan (KMK) khususnya di kawasan smelter.
“Sekarang kami minta bantuan. Banyak kantor daerah kita yang bermunculan mixer hilir dan pabrik-pabrik besar, tapi teman-teman Kementerian Keuangan, khususnya Pajak dan Bea Cukai, kantornya tidak memadai di daerah-daerah yang ada aktivitas ekonomi mendadak. Ini besar sekali, ” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (21/8/2024).
Pak Muyani mengarahkan Sekretaris Utama dan pejabat Kementerian Keuangan untuk segera memperbaiki fasilitas kantor dan rumah dinas bagi pekerja di kawasan smelter. Sebab menurut Shri Mulyani, bawahannya tidak boleh bekerja di tempat yang tidak semestinya.
Oleh karena itu, kami kini meminta Sekjen untuk memperbaiki berbagai fasilitas perkantoran dan rumah dinas pihak terkait. Sebab, anak buah kami tidak boleh dibiarkan tinggal di tempat yang sangat tidak nyaman ketika harus menjalankan kegiatan ekonomi yang besar dan penting harus dilakukan.” Sri Mulyani.
Pada APBN 2023 saja, realisasi belanja modal negara sebesar $2,03 triliun. Belanja modal tersebut digunakan untuk pengembangan pusat data cerdas Kementerian Keuangan, sistem aplikasi keuangan tingkat lembaga (SAKTI), serta pembangunan gedung kantor daerah dan rumah dinas pegawai.
Penerimaan ini di bawah anggaran sebesar Rp 2,81 triliun. Kemudian Rp2,37 triliun dari anggaran 2,57 triliun. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan yang tercatat pada tahun 2022.
Selanjutnya, biaya riil tenaga kerja pada tahun lalu sebesar $22,09 triliun, harga pokok riil melalui sponsor Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebesar $42,11 triliun, dan biodiesel yang dipromosikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDPKS). ,
Simak Video: Penerimaan Pajak RI Capai Rp 1.000T, Ini Detailnya…
(HNS)