Jakarta –
Organisasi nirlaba Forum Transparansi Anggaran Indonesia (FITRA) mewanti-wanti program Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makanan bergizi gratis. Menurut mereka, program ini mengurangi pagu anggaran umum Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Rata-rata penurunan pagu anggaran K/L bisa mencapai 10-20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diharapkan terkait dengan Program Pangan Bergizi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tulis FITRA dalam keterangan resmi, Sabtu. . . (29/6/2024).
Meski demikian, FITRA menilai penurunan anggaran K/L masih bersifat dinamis karena masing-masing K/L masih bisa melakukan negosiasi kerangka pagu indikatif melalui forum pertemuan tripartit antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappens, Kementerian Keuangan (Kemenkeu). . dan K/bilah Teknik sampai dengan nota keuangan dibacakan pada tanggal 16 Agustus mendatang.
“Bisa ada kesempatan kedua saat pembahasan RAPBN antara eksekutif (APBN) dan legislatif pada Agustus hingga Oktober 2024,” kata Misbah Hasan, Sjen FITRA.
Misbah kemudian menjelaskan, berdasarkan simulasi Kementerian PPN/Bappenas, dibutuhkan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk 20.000 paket sembako untuk Program Pangan Bergizi Gratis pada tahun 2025. Simulasi awal, alokasi sebesar Rp71 triliun . Total alokasinya Rp 185,2 triliun per tahun. Program makanan bergizi gratis ini menyasar siswa PAUD, SD, SMP, SMA, dan Pondok Pesantren yang jumlahnya akan meningkat menjadi 80 juta pada tahun 2029.
Misbah menilai anggaran makanan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun terlalu besar, apalagi teknis penyediaannya belum jelas. Oleh karena itu, Misbah menyarankan sebaiknya dilakukan penyelidikan publik terlebih dahulu agar tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
“Belum jelas apakah program ini akan dilaksanakan melalui kementerian tertentu atau melalui kementerian. Hal ini penting karena berkaitan dengan struktur kabinet Presiden dan Wakil Presiden baru. Artinya, sebaiknya pasangan calon pasangan calon pasangan calon pasangan calon pasangan calon tersebut, kata Misbah, harus melakukan uji coba dulu, bukan di tengah-tengah.
Lebih lanjut, melihat terbatasnya ruang antara APBN dan janji politik Prabowo, Misbah meyakini pemerintah pasti akan mencari tambahan pendapatan untuk mewujudkan program pangan bergizi. Salah satunya dengan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan mencari sumber pendapatan lain, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Saat ini pemerintah telah menerapkan penyesuaian otomatis sebesar 5% untuk setiap K/L yang juga dapat digunakan untuk Program Pangan Bergizi Gratis, dan tentunya akan diterapkan dengan persentase yang lebih tinggi pada tahun 2025. Oleh karena itu, penyesuaian otomatis ini diperlukan. melakukan.
Peneliti Fitra Guranadi Ridwan juga mengatakan, selain kendala teknis dan pendanaan, pemerintah ke depan harus mencari solusi dan mitigasi agar tidak terjadi kebocoran anggaran dan konflik kepentingan dalam penyediaan barang dan jasa (PBJ) program pangan bergizi gratis.
“Program makan siang gratis jangan sampai jadi bank dan jatahnya disalurkan, pasti akan berpengaruh pada efektifitas dan dampak program. Masyarakat pasti tidak suka jika anggaran sebesar Rp 71 triliun dialokasikan untuk dibelanjakan. administrasi, rapat-rapat, dan koordinasi,” sehingga transparansi APBN harus jelas,” kata Gurnadi.
Selain itu, Gurnadi juga mencatat, pos cadangan yang dikelola Bendahara Negara (BUN) sudah mencakup alokasi makanan bergizi gratis. Berdasarkan pengalaman FITRA, transparansi dan akuntabilitas anggaran BUN relatif sulit diakses. Akses data yang diberikan FITRA kepada BUN ada dua, yakni permintaan data anggaran Program Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan data Anggaran Bantuan Sosial Presiden. Keduanya tidak dapat diakses karena alasan kerahasiaan dan keamanan negara.
“(Kalau masuk BUN) susah diawasi, DPR hanya tahu gambaran besarnya,” pungkas Guarnadi.
Pada Sabtu (29/6/2024), detikcom menghubungi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Anggota Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka G Budisatrio Djiwandono Satgas Sinkronisasi serta Staf Khusus (Staf). ) Menteri Keuangan Yustinus Prastowo untuk menanyakan hal tersebut.
Namun, mereka belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.
‘Apakah Rp 15 ribu dapat menu bergizi gratis?’ Tonton juga videonya:
(fdl/fdl)