Jakarta —
Pemerintah berencana mendirikan konsultan manajemen kekayaan (WMC) atau kantor keluarga di negara tersebut. Opsi ini akan memungkinkan orang-orang kaya di dunia untuk menginvestasikan uang mereka di Indonesia tanpa dikenakan pajak.
Namun beberapa ekonom memperingatkan agar tidak mendirikan kantor keluarga karena fasilitas tersebut dapat memicu pencucian uang, seperti yang terjadi di Singapura, salah satunya adalah Ekonom Senior INDEF Faisal Basri.
Mendapat kepastian rencana pemerintah mendirikan kantor keluarga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkomentar merendah. Disinggung lebih lanjut mengenai hal tersebut, Airlangga mengaku hanya perlu mendalami permasalahan tersebut.
“Saya masih harus belajar,” kata Airlangga di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).
Airlangga tidak menanggapi pertanyaan lainnya. Dia segera masuk ke dalam mobil perusahaannya.
Berdasarkan data detikcom, Ekonom senior INDEF Faisal Basri mengatakan pendirian kantor keluarga bisa membuka ruang bagi pencucian uang, seperti yang terjadi di Singapura. Faisal menjelaskan, sebaiknya jangan mendirikan kantor keluarga di negara yang memiliki hukum yang baik ini karena Singapura tidak ingin dianggap sebagai tempat pencucian uang.
“Ada banyak kantor bisnis keluarga yang menggunakan Singapura untuk mencuci uang. Itu sebabnya mereka sekarang lebih ketat. Di Singapura, di mana semua undang-undangnya bagus, mereka sekarang menahan diri untuk tidak mendirikan (kantor keluarga) karena mereka tidak mau. untuk dilihat atau digambarkan sebagai tempat pencucian uang,” kata Faisal ditemui, Kamis (04/07/2024) di Jakarta.
Faisal, sebaliknya, tidak melihat manfaat memiliki kantor keluarga di Indonesia. Dia memperkirakan rencana itu tidak akan mempengaruhi pendapatan negara karena tidak akan dikenakan pajak. Selain itu, ia juga menilai kantor keluarga tidak mampu mengatasi beberapa tantangan yang terjadi saat ini, seperti lesunya industri dan mampu memberikan sumber daya manusia (SDM).
“Penghasilannya berapa? Biasanya nggak kena pajak. Terus uangnya dijauhkan. Jadi makin tidak berarti. Apa gunanya menambah cadangan devisa? Enggak, tidak menambah cadangan devisa, kan?” Katanya dia bawa uang, hari ini, besok bisa transfer kemana saja, sederhananya kapan saja, saya tidak mengerti,” jelasnya.
Rencana pendirian kantor keluarga pertama kali diajukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Salah satu alasan dia menyarankan pembentukannya adalah karena jumlah orang kaya di Asia akan meningkat pesat dalam 5 tahun ke depan.
Menurut The Wealth Report, populasi orang-orang super kaya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% antara tahun 2023 dan 2028. Pertumbuhan jumlah aset keuangan global yang diinvestasikan di luar negara asalnya juga diperkirakan akan terus tumbuh.
“Mengatasi tren ini, saya melihat peluang bagi Indonesia untuk menggalang dana dari kantor keluarga global,” kata Luhut seperti dikutip dalam video di Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (02/07/2024). (gambar/gambar)