Jakarta –
Menteri Pertanahan dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono meminta tambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar untuk tahun anggaran (TA) 2024. Namun Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati belum mendapat jawaban atas pertanyaan tersebut sejak Maret tahun lalu.
Seseorang yang diketahui bernama AHY menjelaskan, tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mencapai tujuan program kerja tahun ini. Hal ini termasuk program Pendaftaran Tanah Sistematisasi Lengkap (PTSL), yang bertujuan untuk menghasilkan 120 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2024, dengan 114 juta bidang tanah terdaftar pada bulan Juni.
“Belum (jawaban Menkeu), tentu masih kami pantau dan yang jelas kami sudah menyampaikan anggaran yang kami yakini penting dan krusial untuk menyelesaikan rencana kebijakan tersebut,” kata AHY, Senin (Juli 2024). Jadi untuk apa anggaran Anda?
AHY menjelaskan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk melaksanakan berbagai hasil. Ia berargumentasi bahwa permasalahan pertanahan dan perencanaan tata ruang ini sulit dilakukan karena kompleksitasnya sehingga memerlukan hasil dan dukungan anggaran untuk menyelesaikannya.
“Mengatasi permasalahan pertanahan, termasuk perencanaan tata ruang, merupakan hal yang kompleks dan memerlukan dukungan anggaran, dan meskipun kami tahu bahwa pemerintah negara bagian memiliki prioritas yang berbeda, kami bekerja keras untuk melakukan hal tersebut. Ada banyak prioritas,” katanya.
Ia sendiri mengetahui pemerintah mempunyai banyak prioritas di bidang ekonomi, mulai dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga pertanahan, sehingga pihaknya paham dengan situasi tersebut. Meski demikian, ia tetap berharap ATR/BPN bisa mendapat tambahan anggaran.
“Setiap orang punya kepentingan dan prioritas. Makanya kami berusaha memahami situasinya. Namun kami secara khusus meminta agar anggaran yang dialokasikan pada unit ATR/BPN cukup untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan kami,” ujarnya. Rincian rencana alokasi anggaran tambahan AHY
Berdasarkan catatan Detikcom, permintaan anggaran tambahan pertama kali disampaikannya pada Maret 2024 saat rapat kerja dengan Komite (Raker) II DPR RI. Sedangkan Kementerian ATR/BPN mendapat batas anggaran sebesar Rp7,59 triliun hingga tahun 2024.
Namun ATR/BPN terkendala dampak kebijakan penyesuaian otomatis sebesar Rp404,31 miliar. Oleh karena itu, dia meminta adanya anggaran tambahan karena menurutnya total anggaran tersebut tidak cukup untuk mencapai apa yang ingin dicapai dalam tujuh bulan ke depan. Rincian: Skema Pendaftaran Tanah Menyeluruh (PTSL) Rp 350 miliar Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rp 100,4 miliar 104 kabupaten/kota telah menyelesaikan pelatihan dan transformasi digital Rp 225,46 miliar
Oleh karena itu, untuk meningkatkan PNBP, kami telah sepakat dengan Menteri Keuangan (Shri Mulyani) bahwa Kementerian ATR/BPN akan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar dari penerimaan PNBP tahun 2023, kata AHY, Senin (25 Maret 2023). Hari 2024) pada rapat kerja (rapat kerja) dengan Panitia II DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan.
(shc/das)