Jakarta –
Tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah memetakan dan menilai kapasitas dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Pulau (IKN) di Kalimantan Timur.
Plt Direktur BKN Hriomu Dwee Putranto mengatakan, tahun ini targetnya adalah melakukan survei dan asesmen terhadap 60.000 ASN dengan anggaran Rp5,5 miliar. 40.000 di antaranya merupakan ASN di Serikat Kementerian/Departemen (KL). Salah satu tes tersebut dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).
Targetnya, terdiri dari 40.000 ASN dari instansi pusat untuk dialihkan ke IKN dan 20.000 ASN dari lembaga pendukung IKN, kata Hariomu dalam rapat permusyawaratan (RDP) bersama Menteri PANRB, BKN, dan Komisi II DPR. Senyan, Jakarta, Rabu (6 Desember 2024). 111.714 ASN telah diuji.
Fase ini merupakan kelanjutan dari program tahun 2023, jelas Hariomu. Sementara itu, pada tahun 2023, BKN telah menyelesaikan survei dan asesmen potensi dan keterampilan dengan total peserta ASN sebanyak 96.760 orang.
Tes yang dilakukan pada tahun ini telah dilakukan terhadap 14.954 ASN. Jika kita memasukkan jumlah peserta tahun 2023, maka total ASN tes yang dialihkan ke IKN sebanyak 111.714 orang.
“Pemetaan dan penilaian lokasi dan kapabilitasnya ditujukan untuk transisi ASN ke IKN,” imbuhnya.
Sebagai tambahan informasi, Badan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) belum mengumumkan secara pasti jumlah ASN Kementerian Pusat/Kenyamanan (KL) yang akan dipindahkan ke IKN.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sejajar dengan para Sekretaris Utama (Sekretaris) seluruh kementerian dan Ibu Kota Daerah Kepulauan (OIKN).
“KemenPANRB melakukan simulasi bersama Sekjen seluruh kementerian dan lembaga, OIKN, dan Sekretariat Negara Kementerian. Kami melakukan simulasi mulai dari opsi 1,2,3,4, termasuk opsi lainnya,” kata Azor. Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26 Mei 2024).
Dia mengatakan, keputusan pertama yang akan diambil adalah para menteri akan ke IKN terlebih dahulu. Keputusan terakhir adalah PNS di masing-masing kementerian dimutasi atau ditugaskan di IKN. Ia mengatakan, pihaknya telah menyiapkan beberapa rencana pemindahan ASN ke IKN. Namun akan disesuaikan dengan akomodasi.
“Dari 11.000 sistem, 14.000 sistem, 6.000 sistem hingga 3.216 sistem, kita sesuaikan dengan apartemen yang kini sudah jadi,” ujarnya.
Dia mengatakan, selain mempersiapkan pengambilalihan, langkah IKN bergantung pada keputusan Istana. Transisi ASN rencananya akan dimulai setelah Agustus 2024. Pihaknya juga memastikan ASN yang bermigrasi ke IKN mendapat insentif. Tunjangan yang diberikan kepada ASN jauh lebih tinggi dibandingkan yang didapat di Jakarta. (shc/rd)