Batavia –
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) Suharso Monarfa menyoroti skema pembebasan pajak bagi investor asing yang masuk ke dalam Wealth Management Consulting (WMC) atau layanan keluarga.
Dalam skema besar, kantor keluarga akan mengambil uang dari keluarga kaya, khususnya di Asia. Nantinya para investor tersebut tidak akan dikenakan pajak, namun harus berinvestasi dan investasinya harus dikenakan pajak.
Suharso membebani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menerapkan tax holiday. Dalam hal ini, Sri Mulyani diminta meningkatkan sistem perpajakan, namun di saat yang sama juga harus memberikan insentif finansial.
“Saya kasihan sekali dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang didorong duduk di sistem perpajakan, tapi juga harus menawarkan insentif finansial,” kata Suharso yang ditemui di Kompleks DPR RI di Senayan, Batavia Selatan. Kamis. (4/7/2024).
Menurutnya, pemerintah bisa memberikan insentif dalam bentuk lain untuk mengundang investor ke Indonesia, bukan insentif finansial. Hal ini pun mengamanatkan Sri Mulyani untuk melakukan penghematan dalam perekonomian dan membuka peluang melalui bentuk insentif lainnya.
“Memang benar bahwa insentif finansial membuat orang ingin berinvestasi, dampaknya terhadap ekonomi, lapangan kerja, membuat orang mendapatkan pekerjaan. Kita bisa mendapatkan hal itu dari sisi lain, meningkatkan penjualan dan sebagainya. Namun kita juga harus melihat dampak pendapatan yang dijelaskan di atas ladang.
Namun bukan berarti mereka tidak mendukung masuknya investor ke Indonesia. Menurut dia, pemerintah bisa memberikan insentif dalam bentuk lain untuk mengundang investor, seperti mensubsidi pembelian sumber daya.
“Sebagai investasi, dia ingin membangun pabrik. Tapi untuk pabrik yang dia bangun, air yang akan dia bangun, dia harus membangun listrik. Tapi sekarang bagaimana kalau selain itu, kapasitas pemerintah juga bisa disiapkan manfaat yang bisa dia dapatkan segera.”
“Dalam implementasinya sering ada penundaan dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Jadi mereka pikir kita punya keuntungan, tapi kita tidak punya dalam implementasinya. Itu harus kita perbaiki. Saya kira ini lebih baik. Mereka menawarkan sesuatu seperti insentif keuangan.”
Selain itu, Suharso mengatakan keputusan tersebut tidak boleh diambil secara terburu-buru. Penerapan insentif keuangan sebelumnya perlu dikaji lebih dalam.
“Saya tidak akan terburu-buru, kami akan segera berikan, supaya mereka bisa terburu-buru. Itu belum terbukti. Yang terjadi kemarin juga sama,” kata Suharso.
“Jika mereka mendapat bunga, mereka bisa bertahan, mereka bisa mendapatkan kartu hijau, dan kemudian jika mereka ingin membayar pajak bersama kami, mereka ingin berkontribusi, menciptakan sistem yang kaya. Orang kaya tidak perlu membayar pajak.” Insentif.
Lihat juga “rumah” di bawah Rp.
(SHC/RD)