Jakarta –
Pemerintah Thailand mengatakan kemajuan teknologi berarti masalah tanpa kewarganegaraan di sana dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Tanpa bantuan teknologi, proses pendataan warga bisa memakan waktu hingga 44 tahun.
Dikutip Bangkok Post, juru bicara kantor Perdana Menteri Jirayu Huangsap mengatakan kabinet menyetujui usulan Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk mempersingkat proses penerimaan kewarganegaraan Thailand bagi 483.000 orang.
Menurutnya, ada sekitar 825.000 orang yang melamar pada periode 1992-2023. Dari jumlah tersebut, 324.000 orang telah mendapatkan kewarganegaraan, 483.000 orang masih belum jelas statusnya, dan tidak sedikit pula yang meninggal dunia dalam proses verifikasi data yang memakan waktu lama.
Mengatasi kendala tersebut, Jirayu mengatakan prosesnya kini dapat dipercepat dengan menggunakan teknologi seperti pengumpulan data digital dan sistem biometrik.
Menurut laporan NSC, gelombang pertama dari sisa pelamar, sekitar 340.000, telah menyelesaikan verifikasi identitas dan pengumpulan data. Mereka akan diberikan status penduduk tetap dan menunggu lima tahun lagi sebelum dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Thailand. Hak-hak politik mereka, seperti hak untuk memilih dan mencalonkan diri, akan diberikan lima tahun setelah naturalisasi.
Gelombang kedua terdiri dari sekitar 143.000 anggota kelompok pertama kelahiran Thailand.
Selain itu, Jirayu menambahkan, lebih dari satu juta orang, terutama dari kelompok etnis, telah menerima kewarganegaraan Thailand.
Meski proses memperoleh kewarganegaraan di Thailand berjalan cepat, namun prosesnya lebih ketat. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan kewarganegaraan kepada orang asing yang terlibat dalam bisnis yang dianggap “mencurigakan” atau terlibat dalam kegiatan kriminal. Simak video “Video: Samsung Galaxy Ring Meluncur di Indonesia, Begini Tampilannya” (ask/ask)