Jakarta –
PT Pelni (Persero) meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp500 miliar yang diambil dari cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2024. Dana tersebut akan digunakan untuk pembelian kapal baru.
Dari 26 kapal Belney, saat ini terdapat 12 kapal yang telah mencapai usia 30 tahun dan harus dipensiunkan, kata Trey Andayani, Direktur Eksekutif Belney. Oleh karena itu, dana PMN akan digunakan untuk mendukung pembelian armada sebagai alternatif.
“Kami merekomendasikan nilai PMN 500 miliar untuk membeli kapal konstruksi baru untuk menggantikan salah satu dari 12 kapal penumpang yang pada tahun 2024 akan melebihi umur teknisnya yaitu 30 tahun,” kata perempuan bernama Anda. , dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Panitia XI DPR RI di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (2/7/2024).
Dia menjelaskan, permintaan PMN tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, pertama, usia armada di atas 30 tahun, terdiri dari 12 kapal atau 46% dari 26 kapal kargo Belney.
“Seiring berkembangnya era teknologi, dampak peningkatan risiko di bidang keamanan dan dampak peningkatan inefisiensi operasional dan teknologi akan menambah beban kewajiban pelayanan publik kepada pemerintah,” ujarnya.
Dan yang kedua, menjamin akses regional dan konektivitas antar pulau di seluruh Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Menurutnya, pengangkutan penumpang melalui jalur laut sangat penting dan harus terus dilakukan.
Ketiga: Pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi laut dengan harga wajar. Kedua, ketidakmampuan Belney membiayai investasi penggantian peralatan produksi secara mandiri membuat kehadiran pemerintah sangat penting.
Andayani juga mengatakan harga kapal penumpang yang akan dibelinya harusnya Rp 1,5 triliun. Kemudian sisanya akan diminta melalui PMN berikutnya pada tahun 2025.
Kapal baru ini dirancang untuk melayani jalur layanan PSO pemerintah yang dapat mengangkut penumpang dan kargo, serta didukung dengan teknologi transportasi terkini khususnya di bidang keselamatan kapal.
Terlihat, rencana PMN mengganti kapal Pelni saat ini menjadi solusi terbaik karena saham perseroan belum mampu berinvestasi pada penggantian alat produksi berupa kapal penumpang reguler.
“Sistem distribusi yang diberlakukan pemerintah sangat membatasi kemampuan Belney dalam mengakses modal perusahaan dan selera risiko pemberi pinjaman di industri pelayaran yang dipandang tinggi atau lambatnya pengembalian dari bank,” jelasnya.
(skeptisisme / lunas)