Jakarta –

Siapa calon Menteri Pariwisata baru era Prabowo-Gibran masih menjadi misteri. PHRI juga memiliki notifikasi bagi calon menteri baru.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menekankan pentingnya keberanian dalam keputusan menteri pariwisata baru.

Menurut dia, Menteri Pariwisata harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan industri pariwisata dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Menteri pariwisata yang ideal adalah menteri yang berani mengambil keputusan. Menyelesaikan segala permasalahan di industri pariwisata, menteri yang bisa berkonsultasi dengan kementerian lain untuk menyelesaikan permasalahan industri,” Alan, sapaan akrabnya. , Kamis (17/10/2024).

“Kalau bicara pariwisata itu hanya promosi saja, sedikit sekali. Masalah industrinya lebih besar. Persaingan kita di ASEAN masih cukup ketat,” lanjut Alan.

Memang benar Indonesia naik “kelasnya” dari peringkat 32 menjadi peringkat 22 dunia pada Indeks Pariwisata tahun 2024, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan dari segi industri.

Pasalnya, industri pariwisata Indonesia tertinggal dibandingkan negara lain dalam pasar pariwisata di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, serta Indonesia hanya menempati peringkat ke-5.

Idealnya, keduanya menang. Kalaupun kinerjanya bagus, tapi industrinya tidak sehat, kita tidak akan bisa menggairahkan pasar, katanya.

Ia juga mencatat bahwa peraturan merupakan kunci untuk meningkatkan kesehatan industri pariwisata. Misalnya, sektor perhotelan di Indonesia memerlukan kebijakan nyata mengenai standar bisnis perhotelan.

“Kita punya standar bisnis perhotelan di UU 10/2009, dikurangi menjadi PM 53. Namun aturan tersebut tidak diperlukan lagi dalam UU Cipta Kerja,” jelasnya.

Pak Allan juga berharap pemerintah segera mengambil kebijakan yang merekomendasikan klasifikasi hotel, mengingat saat ini belum ada pedoman pasti.

“SNI Hotel dan SNI CHSE ada, tapi siapa yang mau pakai?” dia bertanya.

Terkait pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Maulana menilai pemisahan ini perlu dibicarakan secara detail. Menurutnya, kedua sektor tersebut mempunyai permasalahan yang besar sehingga harus berdiri sendiri-sendiri agar bisa membawa lebih banyak masalah.

“Ekraft mempunyai potensi yang besar, dan jika didukung oleh industri pariwisata akan sangat menarik,” ujarnya.

Namun, dia memperingatkan bahwa departemen tersebut tidak boleh mengganggu pekerjaan kementerian karena penunjukan yang tertunda.

“Jangan sampai kementerian terlalu sibuk mengurus keluarga ketika pemerintah ingin mengembangkan industri pariwisata,” tutup Allan. Simak video Sandiaga bahas kondisi ideal penggantinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (wsw/wsw)

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *