Jakarta –
Pelayanan publik (ASN) diharapkan dapat menghasilkan solusi baru di bidang analisis dan visualisasi data. Selain itu, ASN juga diharapkan dapat mendukung perubahan sosial dengan mendukung rencana jangka panjang pemerintah (RPJPN) 2025-2045 sehingga dapat ikut serta dalam perumusan kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang berkualitas dan bermutu.
Kepala LAN Muhammad Tafiq mengatakan, pertumbuhan data dan informasi di sektor pelayanan publik terus berlanjut, hal ini disebabkan banyaknya kantor pemerintahan kuat digital yang terus diproduksi dalam satu dekade terakhir.
Data dalam jumlah besar ini tidak akan ada gunanya jika tidak dikelola dan diproses dengan baik. Sebagai tanggapannya, Institute for Public Administration (LAN) mendorong kesadaran di antara semua lembaga pemerintah akan pentingnya pemrosesan data untuk kinerja data.
Ia menambahkan, pertumbuhan data ibarat pedang bermata dua. Di sisi lain, data dalam jumlah besar perlu diproses, dianalisis, dipahami, dan digunakan secara efektif. Namun di sisi lain, big data juga bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan baik.
Dalam konteks ini, pemimpin mempunyai tiga tanggung jawab utama, antara lain: Nomor satu adalah mendorong pengolahan data yang baik untuk mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat secara jelas dan terukur.
Kedua, orang yang merupakan kemampuan pemimpin dalam mengelola para pegawainya dengan berbagai keterampilan yang dimilikinya sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Dan ketiga, budaya untuk mendorong kesadaran akan pentingnya pengelolaan data dalam pengambilan keputusan.
“Ketiga hal tersebut menjadi pilar dalam penanganan dan pengelolaan data di setiap kantor pemerintahan, oleh karena itu segala pencapaian pemerintah harus dibarengi dengan data yang akurat,” ujarnya kepada media, Jumat (16/4/2024).
Dijelaskannya, LAN sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk merencanakan dan menyelenggarakan pengembangan keterampilan ASN terpanggil untuk mengembangkan keterampilan ASN di bidang data science. Oleh karena itu, dalam dua tahun terakhir LAN bekerjasama dengan Tanoto Foundation mengadakan kompetisi bidang pengelolaan data dan informasi yang dibalut dalam acara LAN Datathon.
Selanjutnya, sebagai bukti komitmen LAN dalam memajukan database Indonesia, LAN telah menerbitkan Undang-Undang Pokok LAN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Database Bagi Lembaga Administrasi Publik, yang menjadi dasar kemampuan mengumpulkan dan menyediakan data yang tepat untuk diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang terpadu dan terpadu,” ujarnya.
Kepala Kebijakan dan Advokasi Tanuto Foundation Eddy Henry mengatakan, pelayanan publik yang terintegrasi sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian penting di berbagai bidang kehidupan mempunyai peran yang besar. Bantu orang masuk dengan lebih baik. Pelayanan pemerintah yang efisien, cepat dan mudah. Namun di balik semua itu terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, di antaranya kemampuan peningkatan data dan informasi serta pemanfaatan AI dalam bidang pelayanan publik.
Oleh karena itu, Tanoto Foundation dan LAN berkomitmen untuk mendorong tumbuhnya literasi digital dan penguasaan keterampilan teknologi di kalangan Majelis Nasional (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan data yang intensif serta pelatihan keterampilan analitis yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik. ,” dia berkata.
(kilo/kilo)