Jakarta –
Asosiasi Ritel Indonesia (Aprindo) menentang rencana kenaikan pajak penjualan (PPN) menjadi 12%. CEO Aprindo Salikhin meminta kebijakan tersebut ditunda.
“Yang jelas perusahaan itu ada perlawanan, tidak ada perlawanan ya, minta penundaan, dan saya kira pemerintah meresponsnya,” ujarnya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta Pusat, Jumat (28/8). 11/2024).
Saligin mencatat, dampak PPN 12% akan langsung dirasakan konsumen. Untuk itu, pihaknya meminta kebijakan tersebut ditunda.
“Tapi kalau kita bicara, saya kira sudah jelas banyak permintaan penundaan. Saya kira pemerintah sudah menangani masalah ini dengan baik,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Ritel dan Penyewa Mal Indonesia (HIPPINDO) Budiharja Iduansjah meminta pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Rencana tersebut diperkirakan akan menaikkan harga berbagai barang yang dijual.
“Kalau (PPN naik) 12%, wajar saja harga jualnya, dari pabrik naik 12%, ke distributor naik 1%, dari distributor bisa dua tingkat, ada subjudulnya. , akan naik lagi, 1% -1% , toko akan naik 1% ya, mungkin. 5%,” ujarnya saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).
Saat ini, Budihardjo menilai hasil dari strategi tersebut sudah diakui konsumen. Orang-orang menunda makan atau berbelanja.
“Tidak besar, boikot, tidak perlu beli barang, tidak perlu bayar PPN. Hemat, bisnis tidak akan bergerak,” jelasnya (di sini/gambar)