Jakarta –
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi hari ini bertemu Kamis (29/8) dengan Komisi V DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi menyebut pagu anggaran 2025 partainya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Oleh karena itu, ia mengaku akan mengajukan anggaran tambahan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Budi awalnya menjelaskan Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 mendapat pagu anggaran sekitar Rp 24,7 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan sebesar 19% untuk biaya pegawai, 19% untuk biaya barang operasional, dan 62% untuk biaya barang non operasional.
Namun dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebenarnya pagu anggaran sebesar Rp 41,59 triliun, pagu anggaran Kemenhub tahun 2025 mengalami penurunan signifikan. Sedangkan berdasarkan data yang terpampang di layar, selisih anggaran yang diminta dengan anggaran yang dialokasikan ke Kementerian Perhubungan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp55 triliun.
“Kemudian kami sampaikan juga, seperti yang sudah kami sampaikan, (batas anggaran 2025) sudah turun signifikan.” Kami memahami hal ini terjadi hampir di semua kementerian/lembaga (kementerian/lembaga),” kata Budi dari Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Karena itu, Budi mengaku ingin meminta tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun. Anggaran diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas. Pada sektor transportasi darat, total kebutuhan anggaran sebesar 990,67 miliar. IDR untuk program inovatif layanan jalan dan persimpangan, layanan transportasi perkotaan, layanan transportasi antar moda dan layanan LDF RORO.
Di bidang pelayaran, pihaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp1,05 triliun untuk program percontohan laut, tol laut, kapal ternak, dan kapal rede. Sedangkan untuk sektor transportasi utara, Kemenhub butuh 400 miliar. Rp untuk Program Percontohan Penumpang Anggaran dan Program Subsidi Bahan Bakar (BBM). Di sektor perkeretaapian, pihaknya membutuhkan Rp 146,58 miliar untuk program percontohan penumpang. Rp.
Sektor terakhir adalah Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) untuk pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur perkeretaapian umum, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp2,1 triliun.
“Untuk itu, kami sampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappen kira-kira (anggaran yang dibutuhkan) sebesar Rp7 triliun,” jelas Budi.
Di sisi lain, total anggaran sebesar Rp7,6 triliun juga diperlukan untuk segala macam layanan inovatif baik laut, darat, udara dan kereta api, pembelian bus sekolah, biaya personel dan berbagai kebutuhan lainnya. Budi juga mengaku sudah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata terkait usulan anggaran tambahan tersebut.
“Saya sempat ngobrol dengan Dirjen Anggaran Pak Isa, anggarannya ada. Nanti mungkin tidak ditempatkan di Kementerian Perhubungan, tapi yang jelas semuanya bisa dibayar. Mungkin bisa saya sampaikan,” kata Budi.
Simak Video: Jokowi Anggarkan Rp 400T untuk Infrastruktur Prabowo di 2025 Termasuk IKN
(kilogram)