Jakarta –
Sebanyak 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BPR akan menerima penyertaan modal negara (PMN) nonmoneter dalam bentuk Barang Milik Negara (BMN). Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati menjelaskan penerima manfaat BMN dalam rapat Komisi XI DPR, Senin (7/1/2024).
Shri Mulyani mengatakan, dirinya sudah bersurat ke DPR terkait 11 BUMN dan Badan Bank Tanah yang akan menerima PMN mati.
Dalam hal ini diatur dalam Pasal 35 UU 19 Tahun 2023, dimana pada tahun ini ada rencana penambahan PMN absensi yang berasal dari BMN, kata Sri Mulyani di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/1/2023). 7/2024).
11 BUMN yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum DAMRI, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Pertamina (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero), PT Sejahtera Eka Graha, PT Danareksa (Persero) dan Badan Bank Tanah.
“Jadi BMN ini diinvestasikan dalam bentuk aset untuk BUMN. Investasi tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengefektifkan BMN dengan mengalihkannya ke BUMN,” jelasnya.
Sebelumnya, Shri Mulyani meminta izin DPR untuk menggunakan dana PMN yang bersumber dari cadangan keuangan investasi. Dana yang akan digunakan sebesar Rp6,1 triliun dari total Rp13 triliun untuk 4 BUMN dan Bank Tanah.
Penerima suntikan PMN adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp 2 triliun, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA Rp 965 miliar. Kemudian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni Rp. 500 miliar, PT Hutama Karya (Persero) Rp. Sri Mulyani menambahkan Rp635 miliar. juga akan digunakan untuk cadangan dana jaminan
“Untuk pembiayaan investasi, kami menetapkan kewajiban cadangan keuangan ini, hal ini karena pemerintah sering memberikan penjaminan, dalam hal ini kami menyediakan atau mencadangkan dana untuk penjaminan, jika diminta kewajiban tersebut sebesar Rp 635 miliar,” ujarnya. (salam/salam)