Bandung –
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Cominfo) sedang mencari cara untuk mengatasi kekurangan dana untuk pembuatan Pusat Data Nasional Sementara (TNC) hingga akhir tahun 2024.
Menteri Keuangan Nezar Patria melayangkan surat ke Menkeu perihal permasalahan Kominfo.
“Iya, kami sudah kirim surat ke Menkeu. Nanti akan dibicarakan dan diinformasikan kepada Menteri Gabungan Polhukam mengenai permasalahan ini. Nanti kita akan bekerja sama untuk mengatasi kekurangan dana ini,” ujarnya. Nezar di Kantor Pos Indonesia Bandung, Jumat (27/09/2024).
Sekadar informasi, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (23/9), diminta anggaran operasional PDNS sebesar Rp 542 miliar pada 2024, namun yang diterima hanya Rp 257 miliar. Alhasil, PDNS bekerja pada Oktober hingga Desember 2024. Kini mereka tak punya uang.
Begitu pula dengan pelaksanaan pelayanan PDNS pada tahun 2025, pemerintah juga tidak memiliki anggaran yang membutuhkan anggaran sebesar Rp486 miliar, dan dari jumlah tersebut sebesar Rp27 miliar atau 5,6%.
Saat ini pemerintah mengandalkan PDNS karena proyek Pusat Data Nasional (PDN) belum rampung. Kominfo diketahui menyewa dua data center yang dioperasikan Lintasarta untuk PDNS 1 dan Telkomsigma untuk PDNS 2.
Nezar memastikan, meski belum ada dana untuk pekerjaan PDNS, Kominfo memastikan pelayanan publik tidak akan berakhir pada Oktober mendatang.
“Enggak, Oktober terus. Baru setelah Oktober baru kita pikirkan Desember,” tutupnya.
Tonton video “Kominfo mencuri Rp 131 miliar dari peretas pusat data lokal” (agt/fay)